JAKARTA - Mantan Presiden RI, BJ Habibie, menghimbau DPR untuk membuat payung hukum baru untuk melindungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Pasalnya, banyak perusahaan plat yang bubar karena adanya kepentingan politis dari pihak-pihak tertentu.
"Saya prihatin dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan badan usaha
BACA JUGA: Ditanya Wartawan, Cirus Sinaga Emosi
Lebih banyak kepentingan politisnya," kata BJ Habibie dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR RI, Senin (31/1).Habibie membandingkan kebijakan pemerintah dalam menangani BUMN dan perusahaan swasta yang sakit
BACA JUGA: Bibit: Dari Awal Sudah Kepikiran
Sedangkan unbtuk badan usaha swasta justru diberi subsidi dengan uang rakyat hingga benar-benar sehatDemikian pula dengan penanganan BUMN dan swasta yang sehat
BACA JUGA: Mahfud Yakini Apa yang Dilihat Refly
Pemerintah justru mematikan BUMN sehat agar badan usaha swasta bertambah besar"Ada yang salah di siniKenapa BUMN justru dimatikan, sedangkan yang swasta semakin dihidupkanIni terjadi karena apa, karena ada kepentingan politik di sana," ujarnya.Dia pun menyatakan keprihatinannya pada kondisi PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL yang seolah hidup segan mati tak mauIronisnya, kata Habibie, pemerintah membiarkan dua BUMN tersebut berdarah-darah.
"Tinggal tunggu waktu saja, kedua perusahaan itu dalam posisi nolHarusnya pemerintah menyehatkan keduanya karena bagaimanapun kedua BUMN ini merupakan industri strategisKarena itu saya rasa perlu ada UU untuk melindungi badan usaha milik negara maupun swasta agar tidak bisa dipengaruhi siapapun," pungkasnya(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Mulai Serang Balik KPK
Redaktur : Tim Redaksi