Hadapi Krisis, Langkah BI Kontradiktif

Senin, 13 Oktober 2008 – 16:02 WIB
JAKARTA - Fraksi PKS menilai langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menghadapi situasi krisis keuangan ternyata bersifat ad hoc dan kontradiktif serta tidak konsiten dan tidak kredibelKenaikan BI rate sebesar 25 basis poin dari 9.25 persen hingga mencapai 9,5 persen justru akan mengeringkan likuiditas di pasar, yang pada gilirannya mengakibatkan mekanisme penyaluran kredit menjadi tersendat.

"Kenaikan BI rate sebenarnya bisa saja membuka keran arus modal masuk sebagai akibat selisih suku bunga antara BI rate dengan tingkat suku bunga internasional, yang artinya terjadi peningkatan likuiditas

BACA JUGA: BUMN Fund Siap Buka Akses Dana

Akan tetapi, peningkatan likuiditas semacam ini tentu memberikan resiko yang sangat besar, dimana arus modal ini sangat bersifat spekulatif," kata Anggota Panitia Anggaran Rama Pratama dari Fraksi PKS DPR RI, Senin (13/10) dalam  Raker Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Dijelaskan Rama, peningkatan BI rate disanding dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) ternyata tidak mengatasi permasalahan
Memang likuiditas di pasar bisa meningkat karena perbankan akan lebih leluasa menyalurkan kreditnya dengan menurunnya rasio GWM, akan tetapi Bank akan menghadapi pilihan terbatas dalam menyalurkan kredit karena hanya masyarakat yang beresiko tinggi saja yang mau memanfaatkan kredit dengan suku bunga yang tinggi

BACA JUGA: Sektor Otomotif Tambah Porsi Local Content

Sementara masyarakat yang memiliki resiko rendah masih mempunyai alternatif pembiayaan lain.

Lebih lanjut, kebijakan BI juga dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah untuk membuy back saham BUMN
Kebijakan buy back ini diharapkan akan mampu mendongkrak indeks harga, akan tetapi kebijakan BI menaikkan BI rate justru akan menurunkan harga-harga saham

BACA JUGA: Saham Perbankan dan Konsumsi Masih Layak Beli

"Ini memberikan sinyal yang tidak baik tentang adanya permasalahan koordinasi yang buruk antara otoritas fiskal dan moneter," tegasnya.

Fraksi PKS memandang bahwa secara umum perubahan asumsi ini memang perlu dilakukanNamun terkait beberapa besaran asumsi makroekonomi kami menilai perlunya dilakukan penajaman pembahasan di panitia kerjaGuna mengantisipasi agar kondisi ekonomi bangsa tidak semakin parah, Fraksi PKS menyarankan sebagai berikut: Pertama, koreksi angka pertumbuhan ekonomi dari 6,3 persen menuju kisaran 5,5 persen sampai 6,1 persen adalah sebuah pilihan yang dapat dipahamiHal ini didasarkan pada kenyataan bahwa imbas dari krisis keuangan telah berdampak pada perlambatan perekonomian duniaKecenderungan terjadinya pergeseran dari resesi menuju depresi di Amerika Serikat akan mengurangi porsi konsumsi dunia secara signifikanPerlambatan ini tentunya akan sangat berpengaruh pada perekonomian domestik kita.

"Namun sekali lagi perlu kami tekankan tentang pentingnya aspek kualitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiriSebagaimana diketahui, bagian dari penduduk Indonesia yang akan merasakan pukulan berat akibat suatu krisis sudah pasti adalah mereka yang berpenghasilan rendahHal utama yang menjadi tantangan pemerintah adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan sehingga bisa berdampak pula pada penurunan angka kemiskinan.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat tercapai dengan memprioritaskan sektor tradeable yang tentunya memiliki efek pengganda yang cukup tinggi dalam hal penyerapan tenaga kerja, seperti sektor pertanian dan manufaktur, yang merupakan sektor kunci dan yang memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain.

Kedua, perubahan asumsi nilai tukar menjadi Rp9400 per US Dollar dari sebelumnya sebesar Rp9150 per US Dollar adalah besaran yang wajar di tengah tekanan terhadap rupiah akibat kenaikan permintaan Dollar di pasar uangStabilitas nilai tukar akan menjadi sangat penting demi menjaga daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi dari luar negeri yang menyakitkan.

Ketiga, terkait dengan suku bunga SBI 3 bulan yang diusulkan sebesar 8,5 persen, Fraksi PKS masih menganggap besaran ini terlalu tinggiDi tengah kebutuhan likuiditas riil di masyarakat, tingkat suku bunga yang tinggi tentu akan menjadi ganjalan yang beratDengan kisaran suku bunga antara 7,5 hingga 8 persen, Fraksi PKS masih menganggap target nilai tukar yang telah disebutkan diatas masih dapat dicapai, mengingat spread suku bunga antara BI rate dengan suku bunga internasional masih tetap terjaga karena tren penurunan suku bunga yang memang sekarang tengah menggejala di negara-negara lainDisinilah diperlukan kerja keras dari BI untuk menjaga konsistensi dan kredibilitasnya dalam melakukan harmonisasi kebijakan.

Keempat, mengenai target besaran inflasi sebesar 7 persen, seyogyanya besaran target tersebut dikoreksi menjadi lebih rendah seperti sebelumnya atau sekitar 6,2 persenHal ini dilakukan dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatTentunya hal ini tidaklah mudahPemerintah bersama Bank Indonesia harus bekerja keras disertai koordinasi yang semakin intensif, efektif dan semakin berkualitas dalam menciptakan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.

Menjaga momentum pertumbuhan, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden RI, tentunya juga dapat dicapai pemerintah melalui penuntasan berbagai persoalan yang terkait dengan penyerapan anggaranKemampuan APBN untuk memberikan stimulus fiskal masih diragukan mengingat tidak efektifnya mekanisme penyerapan anggaran iniUntuk itu upaya pemerintah untuk melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran sebagai respon atas rendahnya daya serap selama ini akan kami dukung sepenuhnya.

Selain itu, yang juga harus dicermati pemerintah dalam mencapai besaran asumsi makroekonomi tahun ini, khususnya pertumbuhan ekonomi, adalah peningkatan daya dukung sisi penawaranUntuk itu kami juga menekankan sekali lagi bahwa pemerintah perlu meningkatkan kinerja sisi penawaran dengan percepatan program-program pembangunan di bidang infrastruktur.

Terakhir, terkait pembiayaan defisit anggaran, FPKS menilai bahwa usulan penurunan defisit anggaran dari 1,7 persen menjadi 1,3 persen adalah sebuah keniscayaanKelesuan kondisi yang dihadapi dunia Investasi dan permasalahan politik yang menyertainya, membuat pemerintah akan menemui kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi obligasi negaraKondisi pasar global yang tengah bergejolak akhir-akhir ini, menyebabkan terjadinya potensi peningkatan tingkat suku bunga di pasar obligasi yang pada gilirannya mengakibatkan semakin mahal dan sulitnya pembiayaan dari SUNUntuk itu, Fraksi PKS mendukung upaya alternatif berupa pengoptimalan instrumen pembiayaan berbasis syariah dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara.

Sedangkan upaya memperoleh alternatif pembiayaan melalui penambahan pinjaman kepada lembaga multilateral perlu disikapi secara hati-hati, agar jangan sampai pinjaman tersebut kembali menjadi kontributor atas ketergantungan RAPBN 2009 pada utang yang pada akhirnya menjadi beban kepada generasi mendatang(Fas)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Bank Butuh Sokongan Likuiditas


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler