JAKARTA -- Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti berpendangan, tidak diberikannya hak memilih kepada TNI merupakan warisan Orde BaruPada 1969, ada konsensus politik di antara parpol untuk tidak memberikan hak memilih kepada TNI
BACA JUGA: SBY Setuju TNI Punya Hak Pilih
Sebagai kompensasinya, TNI mendapatkan jatah satu fraksi di DPRBACA JUGA: Golkar Merasa Bisa Ubah UU
"Saat Pemilu 1955, anggota ABRI (kini TNI) juga memilih dan nggak ada masalah," kata Ikrar dalam diskusi bertema hak politik TNI di Warung Daun, Jakarta, kemarin (19/6)
BACA JUGA: SBY Tantang Ibas Buktikan Kemampuannya
"Ini terjadi karena selama 32 tahun TNI nyospol atau melakukan aktivitas sosial politik," tuturnyaIkrar mengatakan mendukung diberikannya hak memilih TNI"Dulu saya malah mendukung untuk Pemilu 1999," ujarnya.Namun, lanjut dia, Pemilu 2004 dan 2009 malah diwarnai berbagai politicking yang melibatkan petinggi TNI"Di kepala orang-orang mantan TNI, seperti SBY dan Wiranto, nggak usah bohong lahMereka juga masih nyospolBukan mustahil mereka masih ingin menggerakkan anak buahnya," katanya.
Bila tetap ingin dihidupkan lagi, Ikrar mengatakan, hak memilih bagi TNI idealnya diberikan pada Pemilu 2019Sebab, secara matematis, itu berarti sudah ada jeda 20 tahun sejak TNI ditarik keluar dari politik"Mudah-mudahan tidak ada lagi pada 2019, (generasi) prajurit yang pada 1998 ini masih berpangkat kolonelDengan demikian, jiwa nyospol sudah benar-benar hilang," tegasnyaArtinya, imbuh Ikrar, pimpinan TNI pada 2019 sudah TNI murni yang profesional"Bukan lagi military politics atau military business," tegasnya.
Proses panjang menuju ke sana sekaligus untuk mempersiapkan berbagai perangkat perundang-undangan secara baikCukup banyak undang-undang yang harus direvisiBukan hanya UU Pemilu dan UU Pilpres, tetapi juga UU Pertahanan Negara dan UU TNI untuk memasukkan bab khusus mengenai TNI dan politik (pemilu)"Makanya, nggak gampang karena ini bukan cuma membuat UU PemiluJadi, fine 2014Tapi, akan lebih baik kalau 2019," tandas Ikrar.
Secara terpisah, wacana pemberian hak memilih kepada TNI dalam Pemilu 2014 didukung elite PKBAnggota Komisi I DPR dari FPKB Effendy Choirie mengatakan, generasi baru TNI setelah era reformasi sebenarnya sudah siap memilihBaik dalam pemilu legislatif, pilpres, maupun pilkada.
Dia berpandangan, adanya kekhawatiran bahwa proses politik itu akan menimbulkan perpecahan sebenarnya hanya berkembang di kalangan elite TNI"Takut gara-gara beda pilihan politik, beda dukungan figur, terjadi bentrok di internal merekaItu cuma kekhawatiran pimpinan, pejabat-pejabat TNI itu sajaPrajurit sendiri tidak ada masalah," kata Choirie.
Menurut dia, sudah ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan tersebut"Mestinya hak memilih itu diberikan pada 2009Tapi, oleh pimpinan TNI itu ditunda," tutur anggota komisi yang khusus membidani pertahanan itu
Choirie menegaskan, pada prinsipnya, setiap warga negara, apa pun profesi dan pekerjaannya, mempunyai hak pilih yang samaTermasuk para anggota TNIPara prajurit, ujar Choirie, memang tidak punya hak dipilih dengan pembatasan undang-undang tertentu.
Untuk bisa mendapatkan hak dipilih, misalnya dalam pemilu, mereka harus keluar terlebih dulu dari keanggotaan TNIItu dilakukan karena TNI adalah alat negara yang dipersenjataiSebaliknya, kalau menyangkut hak memilih, seharusnya TNI diposisikan sama dengan sipil"Saya kira sudah waktunya TNI diberi hak memilihPimpinan TNI tidak usah ikut campur pada hak individuPada Pemilu 2014 mendatang, individu tentara harus dibebaskan untuk memilih," katanya
Dia memahami bila ada kekhawatiran pemberian hak memilih kepada TNI berpotensi dimanfaatkan kekuatan politik tertentuNamun, Choirie optimistis, persoalan itu bisa diselesaikan melalui pengawasan yang ketat dan mekanisme yang jelas"Misalnya, tidak boleh ada TPS di lingkungan TNI," katanya(pri/c4/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Awas, Dana Aspirasi Diselipkan di Musrenbang
Redaktur : Tim Redaksi