jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR, Sarifuddin Suding menilai penggunaan hak angket ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly terkait konflik internal Golkar sudah tidak tepat lagi. Alasannya, sengketa internal Golkar sudah masuk ranah hukum seiring keluarnya putusan sela pengadilan tata usaha negara (PTUN).
"Hak angket yang dipicu oleh kisruh Partai Golkar itu tidak relevan lagi. Tapi namanya hak anggota yang dijamin konstitusi, ya monggo saja. Tetapi kalau hak angket untuk menyelidiki sebuah kebijakan yang berdampak luas terhadap publik, maka muaranya akan ke ranah hukum juga,” kata Suding di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (20/4).
BACA JUGA: Anggaran Pilkada 6 Daerah Ini Belum Mencukupi
Karenanya Sudding menganggap penggunaan hak angket ke Yasonna tak relevan lagi. Menurutnya, sebaiknya persoalan kisruh internal parpol diserahkan ke proses hukum saja.
Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, penolakan atas hak angket sudah dilontarkan beberapa fraksi. Menurutnya, penolakan bukan hanya dari fraksi tetapi juga petinggi partai pemilik kursi di DPR RI.
BACA JUGA: Tiga Ketua DPC PD di Jatim Layangkan Somasi ke Syarief Hasan
"Bahkan elite partai politik pun turun gunung menolak hak angket DPR kepada Menkumham Yasonna Laoly," ujar anak buah Wiranto di Hanura itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Gadaikan SK, Legislator Gerindra Terancam PAW
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilkada Maluku Utara Terancam Tunda
Redaktur : Tim Redaksi