jpnn.com - JAKARTA - Partai Hanura akan segera memanggil Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Bambang Wiratmadji Soeharto.
Pemanggilan itu untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan Bambang dalam kasus suap kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB), Subri.
BACA JUGA: Muhaimin: Setop Diskriminasi Pekerja Perempuan
"Saya baru komunikasi dengan ketua umum. Kita akan konfirmasi dulu dengan Pak Bambang," ujar Ketua DPP Hanura, Sjarifudin Sudding kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).
Menurut anggota Komisi III DPR itu, Hanura tidak akan segan-segan memberi sanksi kepada Bambang jika benar terlibat kasus korupsi. Namun, Sudding tidak menjelaskan sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan.
BACA JUGA: Hanura tak Khawatir Elektabilitas Menurun
"Nanti ada mekanisme partai," ujarnya singkat sambil tergesa-gesa masuk ke ruang rapat Komisi III.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Soeharto.
BACA JUGA: RUU Desa Harus Menjadikan Pembangunan Desa Lebih Maju
Bambang dicegah terkait kasus dugaan suap kepada Kajari Praya, Subri. Suap diduga terkait pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha bernama Sugiharta alias Along. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hanura Hormati Putusan KPK
Redaktur : Tim Redaksi