jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP Hanura, Saleh Husein tidak mempermasalahkan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah petinggi partainya, Bambang W Soeharto karena terkait kasus penyuapan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ditegaskannya, Hanura akan selalu mendukung setiap langkah KPK dalam memberantas korupsi.
"Saya juga baru dengar info tersebut maka itu harus saya cross check dulu seperti apa ceritanya. Namun, tentu apa yg dilakukan oleh KPK dalam memberantas KKN harus kita dukung," kata Saleh saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (16/12).
BACA JUGA: Muhaimin: Setop Diskriminasi Pekerja Perempuan
Anggota Komisi V DPR RI ini mengaku tidak khawatir tersangkutnya Bambang dalam kasus korupsi akan mempengaruhi elektabilitas Partai Hanura. Pasalnya, kasus tersebut merupakan masalah pribadi Bambang yang saat ini menjabat Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura.
Saleh pun mengatakan, Hanura akan mendalami masalah ini. Jika ternyata Bambang memang terlibat, maka partai akan mengambil langkah tegas.
BACA JUGA: RUU Desa Harus Menjadikan Pembangunan Desa Lebih Maju
"Ya tentu partai akan mengambil tindakan tegas," pungkasnya.
Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Ketua Dewan Pengarah Bapilu Partai Hanura, Bambang Wiratmadji Soeharto.
BACA JUGA: Hanura Hormati Putusan KPK
Bambang dicegah terkait kasus dugaan suap kepada Kajari Praya, Subri. Suap diduga terkait pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus Subri Dinilai Sangat Mencederai Kejaksaan
Redaktur : Tim Redaksi