Hanya 14 Pemda Punya Akuntabilitas Kinerja Baik

Senin, 07 Februari 2011 – 19:01 WIB

JAKARTA - Sebanyak 14 daerah mendapatkan predikat baik untuk akuntabilitas kinerjanyaDari 29 pemerintah provinsi dan 57 kabupaten/kota yang dievaluasi akuntabilitas kinerjanya pada 2010 oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), hanya sembilan pemerintah provinsi yang mendapatkan nilai baik (B).

Sembilan pemprov itu adalah Kalimantan Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat

BACA JUGA: Belum Ada Jaksa Terima Suap dari Bahasyim

Sedangkan untuk kabupaten/kota yang mengantongi predikat baik adalah Pemkot Sukabumi, Pemkab Batang Hari, Pemkab Sleman, Pemkab Banyuasin, dan Pemkot Dumai.

Deputi bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN&RB, Herry Yana Sutisna dalam acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja daerah di Kantor Kementerian PAN&RB, Senin (7/2), mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja ini mencakup review atas aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja instansi pemerintah
Ada pun cerminan tingkat akuntabilitas pemprov dan pemkab/pemkot terhadap kinerja yang telah dicapai, dituangkan dalam bentuk pengelompokan predikat AA (memuaskan), A (sangat baik), B (baik), CC (cukup baik/memadai), C (agak kurang), dan D (kurang).

"Dari hasil evaluasi pada tingkat provinsi, sembilan pemprov dapat predikat CC, 18 pemprov CC, dan dua predikat D

BACA JUGA: Komodo Bukan Keajaiban Dunia, Indonesia Tak Rugi

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, satu pemkot mendapatkan predikat B, empat pemkot/pemkab predikat CC, 46 kab/kota predikat C, dan enam lainnya D," beber Herry.

Dia berharap hasil evaluasi itu dapat dijadikan masukan bagi penentuan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di masing-masing pemprov dan kabupaten/kota pada tahun-tahun mendatang
Pemda juga diharapkan semakin bersungguh-sungguh menerapkan manajemen pemerintah berbasis kinerja dan berorientasi hasil

BACA JUGA: KPK Tahan Sesmenkokesra di Era Aburizal Bakrie



Sementara Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, EE Mangindaan, mengaku kecewa dengan hasil evaluasi kinerja Pemda terutama kabupaten/kota"Saya sangat kecewa dengan capaian hasil akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kotaKok masih buruk saja ya, padahal ini sudah tahun ketigaHarusnya kan ada peningkatan kinerjanya," kata Mangindaan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja daerah itu

Meski kecewa berat, namun mantan gubernur Sulut ini tetap merasa gembira dengan capaian kinerja pemprovSebab, terjadi perkembangan signifikan dari 3,70 persen pada 2009 menjadi 31,03 persen di tahun 2010.

"Kalau pemprov lebih bagus, sedangkan kabupaten/kota rendah sekaliBayangkan saja dari 2009 kenaikannya tidak sampai 4 persen2009 pemkab/pemkot yang berpredikat baik 5,08 persen naik menjadi 8,77 persen di 2010," tuturnya.

Rendahnya capaian ini, kata Mangindaan, karena bupati/walikota kurang peduli dan tidak serius dalam mendongkral akuntabilitas kinerja pemda"Bagaimana bisa bagus kalau kepala daerahnya acuh tak acuh? Dianggapnya penilaian akuntabilitas berbasis kinerja ini hanya formalitas," kata Mangindaan menyesalkan

Ke depan, sambungnya, Kementerian PAN&RB akan merumuskan sanksi untuk daerah dengan capaian kinerja burukAlasannya, karena salah satu ukuran keberhasilan reformasi di daerah adalah akuntabilitas kinerjanya(Esy/jpnn)


BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa Berkali-kali, Syamsul Belum Tahu Kapan Diadili


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler