JAKARTA - Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) menolak tawaran yayasan New 7 Wonders (N7W) untuk menjadi tuan rumah final pemilihan tujuh keajaiban baru, versi New 7 Wonders (N7W)Pasalnya, untuk ajang pengumuman 7 keajaiban baru dunia itu disyaratkan menyediakan dana UDS 45 juta atau sekitar Rp 450 miliar
BACA JUGA: KPK Tahan Sesmenkokesra di Era Aburizal Bakrie
"Syaratnya mahal, membayar license fee saja USD 10 juta, hampir Rp 100 M
Menurut Jero Wacik, uang dalam jumlah tersebut bukanlah jumlah yang terbilang kecil
BACA JUGA: Diperiksa Berkali-kali, Syamsul Belum Tahu Kapan Diadili
Menteri asal Partai Demokrat itu menegaskan, jika mempertibangkan hasilnya jelas uang yang harus dikeluarkan tidak sebanding“Saya harus pikir-pikir kalau 450 miliar untuk tuan rumah yang belum tentu menang
BACA JUGA: Komnas HAM Turunkan Tim Penyelidik ke Cikeusik
Saya kan bekas pengusaha, otak saya langsung berhitungIndonesia akan dapat apa? Apa tidak sayang uang sebanyak itu digunakan untuk yang belum pasti menangAfrika Selatan saja tidak jadi juara meskipun tuan rumah piala dunia,” ulasnya.Pertimbangan lain Kementerian Budayadan Pariwisata menolak tawaran menjadi tuan rumah N7W, karena hasil yang diperoleh jika menang juga belum tentu sepadan“Lalu apa yang kita dapat kalau menang? Saya berpikir, walaupun menang, apa yang kita dapatMasuk tujuh keajaiban dunia, terus habis itu apa? Apa akan ada jutaan orang datang ke Taman Komodo? Tapi bila ke sana prasarana kita belum baik, bandara kita landasannya kecil, dan lainnya," keluhnya.
Jero juga tak mau jika harus mempertanggungjawabkan pengeluaran uang tersebut kepada rakyat hanya demi masuknya Komodo dalam tujuh keajaiban dunia bari"Di situ letaknya, jadi saya bilang kita tidak bersedia menjadi tuan rumah," ujarnya
Lebih lanjut Jero juga menegaskan, sebenarnya pihaknya sudah berusaha mencari bantuan sumbangan dari pengusahaHanya saja, tak ada seorangpun pengusaha yang mau"Ketika tanya ke sana-sini, tidak ada juga masyarakat swasta yang mau," tandasnya(kyd/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komnas HAM Minta Presiden Tanggung Biaya Perawatan
Redaktur : Tim Redaksi