jpnn.com, JAKARTA - Jumlah tenaga kerja Indonesia yang siap berkompetisi dengan tenaga asing hanya 30 persen. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena lahan pekerjaan di Indonesia bisa dikuasai tenaga kerja asing.
Menurut Ketua Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Supandi, 70 persen tenaga kerja di Indonesia belum tersertifikasi. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran tentang pentingnya standardisasi profesi yang menjadi acuan sertifikasi.
BACA JUGA: Banyak TKI Masih Merana, Pak Kiai Minta Nusron Introspeksi
"Para pekerja dan profesional masih belum terlalu paham pentingnya standardisasi keahlian. Padahal di era perdagangan bebas, seorang pekerja harus memiliki sertifikasi atau pengakuan atas keahliannya," kata Supandi di Jakarta, Jumat (29/9).
Dengan sertifikasi itu, lanjutnya, keahlian pekerja akan diakui baik di dalam maupun luar negeri. Pekerja yang bersertifikasi akan mudah melamar pekerjaan di mana saja.
BACA JUGA: Pak Jokowi, Sepertinya Mas Nusron Wahid Tak Paham Nawacita
Supandi mencontohkan tenaga kerja bidang manufaktur dan logam di Indonesia yang masih lemah. Hal itu disebabkan tidak adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah maupun dunia industri dan pendidikan.
"Selain itu kualitas kelembagaan penelitian, kerja sama penelitian antara perguruan tinggi dan industri, serta ketersediaan ilmuwan dan ahli teknologi Indonesia, masih tertinggal dibanding negara lain,” ujarnya.
BACA JUGA: Ingat Mas Nusron, BNP2TKI Tak Berwenang soal Moratorium TKI
Direktur Akreditasi Lembaga Sertifikasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Donny Purnomo menambahkan, saat ini sudah ada 10 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah diakreditasi KAN. LSP tersebut tersebar di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan untuk sejumlah keahlian, di antaranya migas dan kelistrikan. Seharusnya, lanjut dia, semua LSP tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meraih sertifikasi sebagai pengakuan di dunia kerja.
"KAN mengimbau agar pelatihan tenaga kerja yang berada di seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah untuk terus bersinergi dengan asosiasi industri. Ini agar tidak ada penolakan dunia industri terhadap lulusan BLK karena apa yang dipelajari sudah ketinggalan zaman," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengelolaan TKI Masih Amburadul, BNP2TKI Harus Diaudit
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad