jpnn.com, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengingatkan bahwa hak prerogatif untuk memilih menteri melekat pada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Hanya Jokowi, Allah dan malaikat yang tahu,” kata Karding di gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/8).
BACA JUGA: Misbakhun: Jadi Menteri Jokowi Bukan Pekerjaan Mudah, Semangat Harus Selalu Muda, 24 Jam
Menurut Karding, saat pembubaran Tim Kampanye Nasional Jokowi – KH Ma’ruf Amin, orang nomor satu di Indonesia itu memang sempat menyarankan kepada tim untuk mengusulkan nama menteri. Kendati demikian, kata Karding, pihaknya tetap menghormati hak prerogatif yang dimiliki presiden.
“Walaupun kemarin ketika pembubaran di tim kampanye nasional beliau sempat mengatakan bagi kawan-kawan yang memiliki usul, proposal soal menteri silakan disampaikan,” paparnya.
BACA JUGA: Terima Yusril dan Jajaran PBB di Istana, Jokowi Singgung Masalah Penanganan Hukum
Karding mengatakan, sejak awak Jokowi sudah menyampaikan bahwa yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras dan punya manajerial yang baik.
“Apalagi presidennya pekerja keras ya tentu menterinya juga harus lebih lebih gila lagi dari presidennya. Tidak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai,” ungkap mantan wakil ketua TKN Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin itu.
BACA JUGA: Pak Jokowi Sudah Ngebet soal Pengembangan Mobil Listrik
BACA JUGA: Misbakhun: Jadi Menteri Jokowi Bukan Pekerjaan Mudah, Semangat Harus Selalu Muda, 24 Jam
Karding tidak sepakat dengan dikotomi profesional dan nonprofesional. Dia menegaskan seluruh menteri wajib profesional, baik itu yang berasal dari partai atau nonpartai. Dia menegaskan, kalau tidak profesional, maka jangan dipilih. Sebab, menteri itu akan memimpin kementerian yang dihuni banyak orang sehingga sudah seharusnya profesional.
“Kalau dia tidak profesional, tidak punya ukuran-ukuran kerja, tidak fokus, tidak bisa bekerja, wah bahaya. Jadi semua harus profesional. Soal sumbernya, dari partai atau dari masyarakat nonpartai, bisa dari perguruan tinggi, kalangan pengusaha, aktivis, NGO,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Simak Kata Ipang Wahid soal Storynomics Tourism, Pendekatan Baru Pariwisata Indonesia
Redaktur & Reporter : Boy