Harga Merpati MA-60 Diduga Mark Up

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, anggaran yang dihabiskan untuk pengadaan 15 pesawat MA-60, patut dipertanyakanBerdasarkan harga yang disampaikan PT Merpati, harga yang dipatok untuk satu pesawat MA-60 seharga USD 11,1 juta

BACA JUGA: Yusril Minta Sisminbakum Dihentikan

Tidak masuk akal jika pemerintah harus terbebani anggaran USD 220 juta untuk seluruh pesawat itu (15 pesawat).  "Bingung juga saya, 11,1 (juta) kalau dikali 15 kan (USD) 160-anKreditnya berapa, nah sisanya di mana?" ujarnya dengan nada bertanya.

Menurut Kalla, dia tidak tahu pasti jika pengadaan pesawat MA-60 terjadi mark up

BACA JUGA: Tak Serahkan LHKPN, Jabatan Bisa Dicopot

Pihak pemerintah, sebaiknya segera menjelaskan kronologis pembelian pesawat yang ternyata bermasalah di sejumlah maskapai penerbangan itu"Lebih baik tanya ke menteri keuangan atau menteri perdagangan, berapa sih sebenarnya harga yang dibeli pemerintah?" ujarnya.

Kalla lantas menceritakan kronologis adanya ketertarikan Merpati terhadap pesawat MA-60

BACA JUGA: MK Kuatkan Keputusan KPUD Rohil

Ketika itu, ujar dia, sudah ada MoU atau kesepakatan antara Merpati dengan Xian Aircraft, produsen MA-60Dirinya sebagai wapres memutuskan untuk melibatkan pemerintah untuk melakukan pembelian"Karena saya wapres, saya mengurus hal-hal seperti itu," ujarnya.

Setelah melakukan pengamatan, Kalla berpendapat bahwa MA-60 tidak memiliki kelayakan terbangSeperti yang diberitakan, MA-60 tidak memiliki sertifikat penerbangan dari Federal Aviation Administration (FAA)"Saya harus bekerja berdasarkan keyakinan saya, bahwa (MA-60) itu jangan dibeli, tapi sewa," ucapnya.

Namun, ternyata kesepakatan dilakukan Merpati, hingga terjadi proses pengadaanSetelah proses terus berjalan, pihak Merpati akhirnya sepakat untuk membeli pesawat tersebut"Setelah itu, saya tidak tahu lagi," ujar Kalla di Jakarta, Rabu (11/5).

Sempat muncul spekulasi bahwa pembelian pesawat ini merupakan bagian dari proyek listrik 10.000 Mega WattKalla menegaskan, tidak ada hubungan antara proyek listrik dengan pembelian MA-60"Apa urusannya dikaitkan? Emangnya kalau kita batal, dia mau batalin pembelian proyek listrik? Jangan lupa, pembeli itu raja," ujarnya.

Upaya mengkait-kaitkan dua masalah itu, menurut Kalla, hanyalah spekulasi dari brokerMenurut Kalla, pemerintah Tiongkok selalu kooperatif dan terbuka dalam setiap kerjasama"Saya ketemu pemerintah di sana, tidak ada satupun itu (yang mengaitkan, Red)Saya tanya PLN, juga bilang tak ada soal ini," tandasnya(bay/nw)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejaksaan Sita Dokumen Pemkab Batubara