jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta pemerintah untuk memitigasi kenaikan harga pangan global yang mencapai rekor tertingginya sepanjang 2022.
Organisasi Pangan Dunia (FAO) pada Januari 2023 merilis indeks pangan dunia mencapai titik tertinggi sebesar 143,7 poin atau 14,3 persen lebih tinggi dibandingkan 2021.
BACA JUGA: Ketua MPR RI: dari Bandung Kita Suarakan kepada Dunia, Hentikan Peperangan
Menurut dia, ini tentu peringatan bagi Indonesia mengingat ketahanan pangan masih menjadi polemik.
Dia mengatakan kenaikan harga pada beberapa komoditas sepanjang 2022 seperti daging, telur, dan minyak goreng masih menyisakan berbagai pertanyaan dalam skema mitigasi dan solusinya.
BACA JUGA: Materi Ini yang Ditanyai Penyidik KPK kepada Syarief Hasan
"Laporan dari FAO ini perlu menjadi atensi publik, khususnya pemerintah agar mengambil tindakan cepat, perlu, dan terarah,” ujar Syarief.
Politisi Senior Partai Demokrat itu menambahkan terganggunya rantai pasok komoditas global sebagai dampak langsung dari perang Rusia–Ukraina juga mempengaruhi situasi pangan domestik.
BACA JUGA: Penuhi Panggilan, Syarief Hasan Pastikan Bantu Penyidikan Kasus UMKM Fiktif di KPK
Apalagi, Badan Pusat Statistik melaporkan produksi beras nasional mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun.
Pada 2018, beras tersedia sebanyak 33,94 juta ton, terus menurun menjadi 31,31 juta ton (2019), 31,50 juta ton (2020), dan 31,36 juta ton (2021).
Ini tentu harus menjadi catatan, kinerja pangan kian memburuk. "Jangan sampai kita mengalami ancaman berganda: kinerja domestik dan ketidakpastian global," tuturnya.
Profesor di Bidang Strategi dan Manajemen Koperasi dan UKM itu berpendapat, pemerintah sebaiknya mereformulasi kebijakan alokasi keuangan.
Jangan semua kebijakan harus berbasis pembangunan infrastruktur, tetapi melupakan ketahanan pangan yang justru merupakan kebutuhan mendasar rakyat.
Narasi pembangunan fisik seharusnya determinan terhadap kapasitas fiskal.
Jika pemerintah hanya mengukur keberhasilan pembangunan pada infrastruktur belaka, tentu cara pandang itu harus dievaluasi.
Pembangunan mestinya holistik, proporsional terhadap sektor-sektor strategis yang memang kebutuhan pokok rakyat.
“Sebaiknya pemerintah memprioritaskan alokasi fiskal pada ketahanan komoditas pokok. Peningkatan kuantitas dan kualitas pangan, pemberdayaan petani, dan inovasi teknologi masih belum juga menjadi kebijakan arus utama,” tutup Syarief. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Tahun Baru 2023, Begini Pesan dan Harapan Wakil Ketua MPR Syarief Hasan
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian