JAKARTA - Aburizal Bakrie kini bukan lagi jadi orang paling kaya di negeri iniMerujuk laporan terbaru majalah bisnis Forbes Asia, Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu itu terlempar dari ranking satu ke posisi sembilan daftar orang terkaya di Indonesia
BACA JUGA: Ali Alatas Wafat, SBY Sempat Syok
Harta Bakrie menguap hampir 90 persen akibat turbulensi pasar finansial.Saat ini, kekayaan Bakrie tercatat tinggal USD 850 juta (Rp 9,35 triliun)
BACA JUGA: Berantas Korupsi, Perlu Pemahaman Ulang
Kemerosotan kekayaan itu adalah yang terbesar dalam daftar yang dirilis Forbes Asia tahun iniBACA JUGA: KPK Minta Hakim Tipikor Tak Merangkap
Secara terbuka dia juga mengakui bukan lagi menjadi orang terkaya di Indonesia’’Pokoknya, sekarang di bawah sekali,’’ kata Ical kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/12).Dia menyebut, lebih dari 90 persen kekayaannya menyusut sejalan dengan merosotnya harga saham’’Ya, masih ada sekitar 10 persen,’’ ujarnyaMengenai kepemilikan saham di PT Bumi Resources Tbk -tambang uang utama Bakrie- dia menyebut masih punya meski dalam skala kecil’’Masih ada, tapi kecilNggak dihabisin semua,’’ tambahnya seraya tersenyum.
Dalam laporan Forbes Asia, Sukanto Tanoto yang pernah bertengger di puncak pada 2006, tahun ini mendapatkan kembali titelnyaKekayaan bersih bos Raja Garuda Mas (RGM) itu mencapai USD 2 miliar (Rp 22 triliun)Meski jadi orang terkaya, harta taipan kertas dan sawit itu sebenarnya juga anjlok 57 persen dibandingkan tahun lalu yang masih USD 4,7 miliar (Rp 51,7 triliun).
Secara rinci, Forbes menyebut kekayaan neto konglomerat Indonesia merosot drastis ketimbang tahun sebelumnyaHal ini akibat terjunnya harga saham, merosotnya harga komoditas, dan pelemahan kurs rupiah terhadap dolar ASTotal kekayaan bersih 40 orang paling tajir di Indonesia kini hanya USD 21 miliar atau drop separo ketimbang tahun lalu USD 40 miliar.
Di antara sekian banyak konglomerat yang hartanya menguap, Forbes mencatat ada beberapa pengusaha yang asetnya melesatAntara lain bos Grup Para yang juga pemilik Trans TV Chairul TanjungKekayaan Chairul Tanjung meningkat drastis dari USD 450 juta (Rp 4,95 triliun) pada 2007 menjadi USD 650 juta (Rp 7,15 triliun) tahun iniAngka itu menempatkan Chairul Tanjung di posisi 13.
Habiskan Rp 4,5 T Untuk Korban Lumpur Lapindo
Di bagian lain, Ical menyatakan telah berusaha maksimal demi menuntaskan pembayaran ganti rugi terhadap korban lumpur LapindoBrantasBahkan, dia sampai menggunakan uang keluarga’’Karena Lapindo Brantas sudah tidak bisa lagi menghasilkan uang,’’ ungkapnya.
Selaku kepala keluarga, dia sendiri yang mengambil keputusan untuk membayar ganti rugi dengan uang hasil usaha Grup BakrieSejak 2006 hingga kini, uang keluarga Bakrie telah tersedot Rp 4,5 triliun untuk mengganti kerugian korban Lapindo’’Itu (ganti rugi) bukan uang LapindoKeluarga yang menanggung itu semuaKarena saya sebagai pemimpin keluarga Bakrie, teringat pesan Ibu yang mengatakan, salah atau benar, berilah keuntungan yang kalian punya untuk yang membutuhkan,’’ ujar Ical.
Triliunan rupiah yang telah digelontorkan tersebut merupakan keputusan keluarga secara utuhJika dikalkulasi secara detail, uang ganti rugi Grup Bakrie kepada warga Sidoarjo yang telah disampaikan jumlahnya bervariasiYakni antara Rp 150 juta dan Rp 6,5 miliar untuk tanah dan rumah mereka yang terendam lumpur’’Tapi karena perusahaan tidak boleh memiliki tanah dan gedung, hak miliknya tetap pemerintahLapindo hanya punya hak guna,’’ ujarnya.
Bahkan, sampai saat ini setiap bulannya keluarga Bakrie masih harus menyisihkan sebagian keuangan mereka untuk menanggung kerugian luapan lumpur LapindoDia mengaku mengucurkan Rp 100 miliar sampai Rp 200 miliar tiap bulanPengeluaran tetap itu, akan terus dianggarkan hingga tiga tahun mendatang’’Keluarga kami masih harus mengeluarkan dana Rp 1,5 triliun-Rp 2,5 triliun hingga pembayaran tuntas,’’ paparnya.
Pekan lalu, negosiasi antara perwakilan Bakrie dan pemerintah diputuskan agar pembayaran ganti rugi 80 persen diselesaikan secara mencicil Rp 30 juta per bulanKetika itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto meminta agar pihak korban dapat menerima secara terbukaPertimbangannya, perusahaan Bakrie tidak mampu membayar secara tunai kekurangan 80 persen kepada korban Lapindo.
Sementara itu, korban lumpur Lapindo tak bosan-bosan mendatangi ibu kotaSetelah awal Desember lalu warga yang desanya masuk dalam peta berdampak sesuai kesepakatan 22 Maret 2006 mendatangi Jakarta, kali ini giliran mereka yang desanya belum masuk petaMereka selama ini merasa hak-haknya diabaikan’’Saya sebagai petani tambak tak bisa produksi udang dan bandeng lagi karena tambak saya dan 865 hektare yang lain tercemarKami merasa hak kami dirampas Lapindo,’’ ujar Mundir D.I., warga Desa Permisan, dalam jumpa pers di kantor Kontras, Kamis (11/12).
Menurut dia, peta terdampak yang dibuat pada 22 Maret itu hanyalah akal-akalan Lapindo untuk mengurangi tanggung jawab’’Saya juga gagal panenPadahal, jika lumpur ini sampai 30 tahun lagi, uang negara akan habis (di luar peta itu ganti rugi jadi tanggung jawab pemerintah, Red)Ini permainan macam apa?’’ ungkap MIrsyad dari Desa Besuki Timur.
Karena itu, mereka menuntut agar pemerintah dan Lapindo segera menangani kerusakan yang terjadi dan memulihkan aspek kehidupan merekaMundir dan Irsyad datang bersama sekitar 500 korban Lapindo di luar peta terdampakMereka menginap di sejumlah tempat seperti Kontras dan
Ada pula warga Desa Siring Barat dan Desa KetapangKawasan desa tersebut mengalami dampak lumpur LapindoSelain hilangnya mata pencaharian, air minum dan udara tercemarRumah mereka juga mengalami retak di sejumlah tempat akibat penurunan tanah’’Kami tunggu bukti nyata pemerintah untuk penuhi hak kami hingga akhir tahun iniJika tidak diperhatikan, kami siap beraksi di Sidoarjo dan JakartaIni tidak main-main,’’ tegas Jarot SSuseno dari Desa Siring Barat.
ASalam dari Desa Ketapang melanjutkan, mereka tidak ingin direlokasi, tapi kualitas hidup mereka harus diperhatikanMulai hak atas air bersih, pelayanan kesehatan, bantuan modal kerja, serta perbaikan rumah yang rusak. (Reuters/zul/naz/agm/oki)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi Keppres 80/2003 Ditanggapi Positif
Redaktur : Tim Redaksi