BACA JUGA: Iklan Katakan Tidak .... Dikaji Bawaslu
Pertamina Karen Agustiawan belum menjabarkan visi dan misinya sebagai pejabat dirut baruMantan Menteri KLH era Megawati ini mengaku heran dengan sikap direksi Pertamina yang baru
BACA JUGA: Susah BAB, Vonis Billy Sindoro Ditunda
Ia juga menolak, jika pertanyaan sejumlah anggota komisi VII terlalu memojokkan posisi KarenBACA JUGA: Gayus Desak Jaksa Agung Pidanakan VLCC
''Saya kira masih wajar jika komisi VII mempertanyakan banyak hal kepada Dirut baru, karena hal itu merupakan bagian dari konteks pengawasan Dewan terhadap pemerintah,'' Sonny menegaskan.Menurut Sonny, dalam menjalankan fungsinya, anggota DPR bisa bertanya apa saja kepada mitra-mitra kerjanyaTanpa ada pembatasan bentuk pertanyaan dari siapa punDan sampai saat ini belum ada pihak-pihak yang berkebaratan untuk memberikan jawaban yang diperlukan anggota Dewan''Para Menteri hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , hingga saat ini juga tidak pernah menyampaikan keberatannya dengan berbagai pertanyaan yang dilayangkan anggota dewan,'' Sonny menandaskan.
Sikap Karen yang mudah tersinggung dengan pertanyaan DPR mengundang tanda tanya anggota DewanSebab, sebagai mantan direktur hulu di perusahaan yang sama, Karen sebenarnya sudah terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan keras yang dilayangkan anggota dewan, karena sebelumnya ia juga selalu mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR.Karena itu, tegas Sonny, sebagai pejabat publik seharusnya Dirut Pertamina menerima dengan santun setiap kritik yang tertuju kepadanya dan kemudian menjawabnya dengan bukti kinerja.
Sonny kemudian mencontohkan dirinya ketika menjabat sebagai menteri KLH''Ketika saya pertama kali diangkat sebagai menteri Negara Lingkungan Hidup semasa Presiden Megawati, banyak orang berdemo dan meragukan sayaTermasuk juga anggota dewanKarena, kami menyadari sebagai pejabat publik kita harus siap untuk menjawab pertanyaan dewan''Nah, kasus Pertamina ini kan sama sajaMasak dewan tidak boleh mempersoalkan kinerja, apalagi pertanyaan itu masalah ISC ( (Intergrated Supply Chain) yang sedang menjadi persoalan besar di Pertamina,'' Sonny menegaskan.
Sebelumnya, kalangan Komisi VII mempersoalkan surat Pertamina tertanggal 13 Februari 2009 yang ditujukan ke Ketua Komisi VII DPR.Surat tersebut mempersoalkan jalannya rapat tertanggal 10 Februari 2009 dimana Pertamina keberatan dengan jalannya rapat yang menyimpang dari pokok bahasan awal yakni fungsi pengawasan, namun lebih mempersoalkan penunjukan direksi Pertamina dan bahkan kelayakan direksi"Kami kecewa dengan jalannya rapat yang tidak sesuai tata tertib yang berlakuRapat tersebut bukan dengar pendapat, namun seperti "mengadili" jajaran direksi baru," tulis Sekretaris Pertamina Toeharso .
Surat Pertamina itu sekaligus menyikapi pertanyaan-pertanyaa DPR yang dianggap menyakitkan bagi direksiSalah satu hal yang diharapkan dewan adalah agar Karen dapat melakukan terobosan baru di Pertamina, yaitu dengan membubarkan organisasi Integrated Supply Chain (ISC), yang selama ini juga menjadi permasalah utama, tidak baiknya kinerja Pertamina''Jangan sampai terpilihnya Karen hanya mengesankan untuk kepentingan politik semata,'' kata salah seorang anggota dewan Dradjat Wibowo(aj/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Butuh 5 Ribu Lebih Dokter Spesialis
Redaktur : Tim Redaksi