JAKARTA - Lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dari tahun ke tahun terus memusingkan pemerintahTahun ini, pemerintah tertolong dengan penguatan nilai tukar Rupiah dan rendahnya harga minyak, tapi belum tentu tahun depan nilai tukar dan harga minyak akan bersahabat
BACA JUGA: Kenaikan Cukai Rokok Yakin Tak Picu Inflasi
Karena itu, pemerintah pun siap mengambil kebijakan tegas.Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengakui, tahun ini, penguatan Rupiah dan rendahnya harga minyak meredam beban subsidi yang harus diberikan pemerintah akibat lonjakan konsumsi BBM
Menurut Hatta, kajian tentang pembatasan distribusi BBM bersubsidi sudah sejak lama dilakukan oleh pemerintah
BACA JUGA: Realisasi Investasi Lebih Rp200 Triliun
Program sosialisasi dan survei pun juga sudah dilakukan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Universitas Indonesia (UI)Hatta menyatakan, hingga saat ini, pemerintah belum memutuskan mekanisme pembatasan yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2011 nanti
BACA JUGA: KUR Rugi Hingga Rp60,02 Miliar
Beberapa mekanisme seperti smart card ataupun pembatasan konsumsi berdasar tahun pembuatan mobil maupun ukuran mesin (cc) hingga kini terus digodok untuk dicari yang terbaik"Tapi, apapun mekanisme yang akan dipilih, pembatasan akan tetap dilakukan," tegasnya.Menurut Hatta, pembatasan konsumsi BBM merupakan cara paling efektif untuk menekan lonjakan konsumsi BBM bersubsidiDengan demikian, pemerintah bisa mengalihkan sebagian anggaran subsidi untuk pembangunan infrastruktur"Pemerintah yakin, kalau tidak dibatasi, pasti kuota BBM bersubsidi yang tahun depan ditetapkan 38,5 juta kiloliter (KL) bakal terlampaui," ujarnya.
Jika kuota tersebut terlampaui, lanjut Hatta, maka beban subsidi bakal ikut "melonjak dan memberatkan APBNSebagai gambaran, dalam APBN 2011, anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 95,9 triliun, lebih tinggi dibandingkan anggaran subsidi dalam APBN-P 2010 yang sebesaar Rp 88,9 triliunDalam Pasal 7 UU APBN 2011, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan pengendalian anggaran subsidi BBMDalam Pasal 7 Ayat 2, jelas disebutkan, selain melalui efisiensi terhadap biaya distribusi dan margin usaha (alpha) untuk Pertamina, pengendalian juga dilakukan dengan kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi.
Hatta menambahkan, dalam lima tahun ke depan, pemerintah sebenarnya punya roadmap untuk mengalihkan subsidi BBM dari sistem subsidi barang ke subsidi orangArtinya, sistem distribusi tertutup atau pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan terus dijalankan"Tapi, pemerintah menjamin, kendaraan transportasi umum maupun roda dua akan tetap mendapat BBM bersubsidi," katanya(owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyaluran BBM Sesuai Kebutuhan Daerah
Redaktur : Tim Redaksi