SURABAYA - Tuntutan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur agar mendapat jatah pengolahan Blok West Madura Offshore (WMO) mendapat dukungan banyak pihakSetelah Pertamina siap memfasilitasi, dukungan juga diberikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa
BACA JUGA: Kuota BBM Subsidi Diusulkan Ditambah
Menurut Hatta, keinginan tersebut sesuai dengan Masterplan Percepatan, Perluasan, Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).“Kementerian ESDM, BP Migas, dan Pertamina (mayoritas operator) bisa membicarakan permintaan ini
BACA JUGA: 2012, Konsumsi BBM Subsidi Diprediksi 45,6 Juta KL
Pemprov memang berhak mengajukan partisipasi lokal,” paparnya di sela Rakernas BEM PTM (Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah) Se-Indonesia di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (30/5)Kementerian ESDM telah memutuskan dua operator pengelola WMO, yaitu PT Pertamina (Persero) dengan saham 80 persen dan sisanya PT Kodeco
BACA JUGA: Kadin Malaysia Dirayu Investasi Properti
Menurut Hatta, ada bagian dari Pertamina yang bisa diberikan kepada Pemprov Jatim”Ini hanya masalah B to B (business to business), jadi keputusan Kementerian ESDM masih bisa diubah,” katanyaPemprov Jatim bersikukuh meminta “jatah” 49 persen pengelolaan Blok WMOSaham pengelolaan yang akan diminta Pemprov Jatim merupakan bagian kepemilikan 80 persen hak partisipasi milik PT Pertamina di West Madura.
Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan, permintaan jatah pengelolaan West Madura bukan tanpa alasan, melainkan ada dasar hukumnyaDasar hukum yang dimaksud Pemprov Jatim adalah rencana revisi UU No 22/2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)Rencana revisi UU Migas mengisyaratkan pendapatan migas semestinya dapat dikembalikan ke daerah (flowback).
Selain itu, tambah Menko Perekonomian, tuntutan Pemprov Jatim masuk dalam lima hal utama dalam revisi UU MigasSalah satunya, mengedepankan komunitas lokal untuk diikutkan dalam pengelolaan“Partisipasi daerah diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi darah juga,” tuturnya.
Apalagi, tambahnya, MP3EI mencerminkan asas keadilan ekonomiMasterplan ini juga terus berusaha mengembangkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
Dalam MP3EI, pemerintah membagi wilayah Indonesia dalam 6 koridor ekonomiDi keenam koridor tersebut, pemerintah mendukung proyek-proyek pengembangan komoditas lokalMisalnya di Halmahera Maluku Utara, pemerintah mendorong industri pengolahan nikel dan kobalt dengan tenaga hidrometalurgi
Selain itu juga ada proyek pembangunan pabrik baja modern hasil joint PT Krakatau Steel dan perusahaan asal Korsel, POSCO”Modal dasar kita memang SDA (sumber daya alam), tapi kita tidak boleh menjualnya dalam row materialJadi, harus ada nilai tambah bagi perekonomian dan rakyat Indonesia,” tegasnya(dio/kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Subsidi Sudah Tersedot 15,46 Juta KL
Redaktur : Tim Redaksi