Hendarman Supandji Dilaporkan ke Mabes Polri

JAKARTA - Mantan Menteri Hukum dan HAM yang dijadikan tersangka korupsi Sistem Adminstrasi Badan Hukum (Sisminbakum) oleh Kejaksaan Agung, Yusril Ihza Mahendra, melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji ke Mabes PolriDasar laporan Yusril karena Hendarman diduga telah menyalahgunakan wewenang

BACA JUGA: UU Pemda Hambat Profesionalisme PNS

Laporan Yusril itu merupakan buntut penetapan Yusril sebagai tersangka kasus bersama Hartono TanoesoedibjoSelain Hendarman, Yusril juga mempidanakan Direktur Penyidikan pada jaksa agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah dengan sangkaan pidana pencemaran nama baik.

Dua laporan ini dilayangkan Yusril ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomer laporan TPL/247/VII/2010/Bareskrim dan TPL/248/VII/2010/Bareskrim tertanggal 1 Juli 2010

BACA JUGA: Empat Sengketa Pemilukada Divonis Sore Ini

Untuk Hendarman, Yusril menganggap apa yang dilakukan Jaksa Agung tersebut sejak 20 Oktober 2009 (termasuk menetapkan dirinya sebagai tersangka) adalah penyalahgunaan wewenang.

Pasalnya, Yusril menganggap sejak tanggal itu, Hendarman belum dilantik lagi sebagai Jaksa Agung untuk periode kedua dalam Kabinet Indonesia Bersatu  jilid IIKepada wartawan di Mabes Polri, Kamis  (1/7) siang, Yusril menyatakan bahwa sebagai pejabat setingkat menteri mestinya Hendarman Supandji juga harus dilantik kembali atau diberhentikan ketika periode jabatannya yang pertama berakhir.

Guru besar hukum tata negara ini menyebut ketentuan tersebut diatur dalam UU No 16/2004 dan Kepres 31/P 2007

BACA JUGA: Surat Cegah Telat, Hartono Tanoesoedibjo ke Luar Negeri

"Dia (Hendarman) tidak pernah dilantik sebagai Jaksa Agung (untuk periode kedua)Jadi sebenarnya dia menyebutkan diri sebagai jaksa agung itu ilegalJadi  kalau dia ilegal, maka segala tindakannya yang melakukannya tidak membuat sah dalam hukumSegala tindakan perintah yang disampaikan itu tidak perlu diikuti oleh rakyat Indonesia," ujar Yusril.

Karenanya Yusril memandang, apa yang dilakukan Jaksa Agung saat ini merupakan hal illegal dan melawan hukum.  "Kalau kejaksaan itu satu kesatuan tidak sah dan illegal maka tindakan kejaksaan sejak terhitung mulai 20 oktober 2009 itu semua tidak sah," tandasnya.(zul/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Bupati Brebes, KPK Didesak Tak Tebang Pilih