Hidayat Ogah Hanya Dinominasikan Cawapres

JAKARTA- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku gerah juga, jika selama ini dirinya hanya dinominasikan sebagai calon wakil presiden''"Mengapa PKS dan kadernya selalu ditempatkan pada posisi cawapres

BACA JUGA: Puluhan Mahasiswa UMI Kunjungi MK

Pemilu saja belum berlangsung tetapi sudah divonis menjadi cawapresSeolah-olah kita tidak layak jadi capres," kata Hidayat di DPR, Senin (23/2).

Jika PKS sampai memenuhi target 25 persen suara, lanjutnya, tentu pemilih tidak rela kader PKS hanya ditempatkan di posisi kedua

BACA JUGA: MK Siap Fasilitasi Konferensi MK se-Asia

"Ini soal amanah dari rakyatJadi sekarang kita harus memastikan dulu posisinya di pemilu legislatif mendatang," ujarnya.Hidayat mengaku tidak begitu terpengaruh dengan berbagai survei yang menempatkan dirinya sebagai calon wakil presiden penentu, seperti hasil riset yang dipublis oleh Lembaga Riset Indonesia (LRI)

BACA JUGA: KPK Pelajari Dugaan Korupsi Riau

Menurut LRI, Hidayat merupakan figur calon wakil presiden yang bisa dipasangkan dengan calon presiden dari parpol manapun."Saya mengapresiasi ituPeristiwa serupa dulu juga terjadi, dan bukan hanya Golkar yang mengajak kader PKS menjadi nominator cawapres bagi capres tersebutKini PDIP dan Demokrat juga membuka pintu bagi PKSSaya menghormati kepercayaan mereka," imbuhnya.

Namun demikian, Hidayat menegaskan dirinya tidak pernah terobsesi atau mengejar jabatanPKS sudah punya mekanisme di majelis syuroJadi, tidak atas pernyataan pribadi"Di mana pun, bila diputuskan majelis syuro, saya sebagai kader melaksanakan," tegasnya.

"Keputusan tentang capres dan cawapres ini bukanlah keputusan pribadi dan tidak terkait keinginan pribadiSaya juga bukan pihak yang terbiasa berambisi pada kekuasaan atau meminta kekuasaan," ujarnya.Hidayat menyarankan,  siapapun dari partai besar yang menginginkan kader PKS untuk dicalonkan dalam pilpres mendatang silahkan saja menghubungi partai, baik Majelis Syuro atau Presiden PKS.

Ibarat menikah, menurut Hidayat, pencalonan itu tentu ada ijab dan kabulnyaPartai-partai lain tidak bisa dipaksa untuk melaksanakan keinginan dari satu pihak saja.Setelah prosedur ditempuh, dia menambahkan, kader PKS akan melaksanakan keputusan partai."Bila, misalnya, partai akan mendukung siapapun, saya termasuk yang pasti akan `sami`na waatho`na` melaksanakan keputusan partai," katanya.

Hidayat juga mengemukakan, untuk maju dalam bursa capres-cawapres ada syarat minimal yang telah diputus MK, yakni ada presidential threshold 20 persen kursi DPR maupun 25 persen suara sah secara nasional oleh Parpol atau gabungan Parpol.Artinya, harus dilampaui dulu satu fase Pemilu legislatifNamun, karena Pemilu legislatif itu belum dilaksanakan, kader terbaik PKS juga tidak abisa begitu saja divonis hanya layak menjadi Cawapres.

Ia menambahkan,  dengan melihat "tren" pemilihan gubernur di Jawa Timur, ada fakta baru yang cukup menarik, yakni Jatim sebagai basis Golkar, PDIP dan NU, tetapi calon gubernur yang didukung partai-partai besar, seperti Golkar, PDIP, PKB dan PPP justru dikalahkan oleh koalisi partai menengah seperti Partai Demokrat, PAN dan PKS yang mengusung Soekarwo dan Saefullah Yusuf.

"Kalau `virus` Jatim ini menular ke Pemilu legislatif, ini akan menghadirkan peta politik yang sama sekali baru," katanyaApabila PKS mampu mencapai target, maka pemilih PKS tentunya juga menghendaki agar tokoh terbaiknya tidak hanya digandeng, tetapi pasti menuntut agar PKS yang menggandeng seperti yang berkembang saat ini.(aj/fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Meneg BUMN Diminta Beri Sanksi kepada Pertamina