Hindari Syahwat Pemekaran

Selasa, 24 Februari 2009 – 17:14 WIB
DIALOG: Tokoh Golkar peserta dialog (dari kiri): Rusli Zainal, Riduan Bai, Alex Noerdin, Anwar Adnan Saleh dan Ilham Arief, beserta pemandu dialog. Foto: Agus Srimudin/JPNN.
JAKARTA - Ada pernyataan menarik dari lima tokoh Golkar dalam dialog bertajuk "Agenda 23 Wacana dari Slipi", Selasa sore (24/2)Ketua DPD Golkar Riau Rusli Zainal yang juga Gubernur Riau, menekankan agar pemekaran bukan karena syahwat politik atau syahwat kekuasaan saja

BACA JUGA: Gubernur Minta Perannya Diperkuat

Ketua DPD Golkar Sumsel Alex Noerdin yang juga Gubernur Sumsel pun menimpali bahwa pemekaran tidak baik bila untuk pemenuhan pesan sponsor.

”Hakikat pemekaran itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Teknisnya melihat kemampuan ekonomi, penduduk, geografis, dan culture

BACA JUGA: Menteri LH Optimis DPR Setujui Dokumen NIP

Jangan sampai pemekaran itu karena syahwat politik yang tinggi, hingga kadang-kadang tidak lagi memperhatikan tujuan sebenarnya,” papar Rusli.

Menurut dia, sejauh ini biasanya, pemekaran banyak didorong dan dilakukan oleh elit politik
“Pemekaran itu terkadang didesak oleh elit politik yang kalah pilkada

BACA JUGA: Perlu Perpres untuk Pemberlakuan NIP

Nah, terkadang ada pula oknum di DPR yang memberi apresiasi dengan tidak memperhatikan pertentangannya dengan undang-undang atau aturanIni yang harus diperhatikan,” cetusnya.

Alex Noerdin menyebut, setidaknya ada lima alasan orang memekarkan daerahPemekaran itu biasanya antara lain disebabkan oleh anggapan seakan-akan pemekaran merupakan cara yang paling mudah untuk menarik dana dari pusatSelain itu, dari sisi birokrasi, banyak yang ingin mengejar eselon.

“Terkadang ada pula para pengusaha yang siap menjadi sponsor dengan menjanjikan dapat proyek, juga untuk kepentingan pengusaha lokalMakanya saya katakan kalau pemekaran itu perlu adanya desain dari pemerintah pusat,” cetusnya.

Ketua DPD Sulawesi Tenggara Riduan Bai, yang juga Bupati Muna itu, menganggap pemekaran penting dilakukan untuk daerah miskin“Khusus pada daerah yang miskin, pemekaran perlu untuk pendekatan pelayanan, karena daerah yang miskin memang hanya itu yang bisa diharapkan untuk mempercepat pembangunan," katanya.

"Tapi itu tadi, desain yang disebut Pak AlexPerlu ada desain, misalnya pemekaran itu dibatasi pada daerah miskin duluKan kalau soal keamanan, agar tak terjadi seperti di SumutKalau sudah mekar, nanti ada Polda baru, Polres baru, Kodim baruArtinya dari sisi keamanan makin oke,” tukasnya.

Walikota Makassar Ilham Arief menegaskan bahwa untuk kota sulit dilakukan pemekaranHanya saja, kemungkinan pemekaran terjadi di kota hanya pada kecamatannya saja.

“Berbeda dengan kabupaten yang memiliki area luas, kota susah dimekarkanHanya saja, ada beberapa kecamatan yang bisa dimekarkan lagiItu juga tentu melihat potensi-potensi yang ada, seperti potensi ekonomi dan sumber dayanya,” ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD Golkar Sulsel, provinsi kelahiran Wapres Jusuf Kalla itu.

Anwar Adnan Saleh, Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat yang juga Gubernur Sulbar menerangkan, pemekaran dipentingkan untuk mendekatkan pelayanan atas letak geografis“Saya setuju pemekaran bila alasannya karena rentang kendali pemerintahanUntuk alasan lain, saya kira perlu dipertimbangkan lagiMakanya, lahirnya moratorium (penghentian sementara) pemekaran merupakan salah satu yang perlu dicermati dengan seksama,” pungkasnya(gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Tokoh Golkar Debat Pemekaran


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler