jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi kunjungan ratusan santri Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo di kompleks Parlemen Jakarta.
Dia berharap, kunjungan santri itu memberikan pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak, menyangkut kehidupan berbangsa hingga bernegara.
BACA JUGA: HNW Ajak Generasi Muda Kembangkan Potensi dengan Berorganisasi
Menurut dia, kunjungan santri itu agar bisa mempersiapkan diri dengan tekun belajar nantinya siap lanjutkan peran para Ulama pahlawan bangsa.
Keberadaan para santri di Lembaga Legislative, menurut Hidayat akan melanjutkan kiprah alumni pondok pesantren yang sekarang ini sudah terlebih dahulu berperan di MPR, DPR, dan DPD RI.
BACA JUGA: Terjadi Pembakaran Al-Qur’an di Swedia, Saran HNW agar Umat Islam Tak Terprovokasi Islamofobia
Mereka juga bisa menjadi solusi bagi persoalan bangsa, seperti yang dilakukan para santri sebelumnya.
Dia mengatakan para santri bisa melanjutkan peran yang dilakukan oleh para ulama pada era perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan RI dan menyelamatkan NKRI.
BACA JUGA: HNW Imbau Pemerintah Optimalisasi Alokasi Kuota Tambahan Haji
Hidayat menjelaskan Ulama NU seperti KH Hashim Asyari, KH Wahab HasbuLlah yang mengumandangkan Fatwa dan Resolusi Jihad, dan Ulama dari Muhammadiyah seperti KH Abdul Kahar Muzakkir dan Ki Bagus Hadikusumo yang menyerukan Amanat Jihad.
"Waktu itu, untuk pertama kali presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu yang terpilih adalah Pak SBY, padahal beliau hanya didukung partai kecil. Akibatnya suasana politik memanas dan berpotensi menimbulkan kerawanan," ungkapnya.
Lazimnya, setelah dilantik presiden menyampaikan pidato, tetapi saat itu suasananya tidak memungkinkan.
Sesuai kaidah Islam dia pelajari di Pondok Pesantren, dirinya menyampaikan ke SBY bahwa yang sunah tidak boleh mengalahkan yang wajib.
"Sukses pelantikan Presiden dan pergantian kekuasaan secara damai adalah wajib, sementara pidato adalah sunan. Maka Saya minta Pak SBY untuk menyampaikan pidatonya nanti di istana saja," kata pria yang akrab disapa HNW itu.
Keberhasilan menghindarkan keributan yang berpotensi terjadi pada pelantikan presiden hasil pemilu 2004, menurut HNW didapat dari pengalamannya selama berada di pondok Gontor.
Dulu, selama belajar di pondok, HNW banyak mengikuti berbagai kegiatan, mulai dari olahraga, belajar kelompok, latihan pidato hingga jadi pengurus organisasi.
“Ikutilah semua kegiatan di pondok dengan tekun dan senang hati. Jangan dimaknai sebagai kegiatan yang membosankan atau malah membebani. Semua itu akan menjadi tabungan positif dan memberi makna dan pelajaran bagi profesionalit,” ungkap anggota DPR RI dapil Jakarta II itu.
Selain pengalamannya pribadi, HNW juga menyampaikan beberapa partisipasi para santri yang sudah dilakukan di ranah Legislatif.
Seperti lahirnya UU tentang pesantren pada tahun 2019. UU tersebut kini menjadi payung hukum bagi seluruh ponpes di Indonesia.
“Kalau tidak ada orang-orang pesantren di DPR siapa yang akan membuat UU ini. Terbukti setelah itu ada penandatanganan dana abadi pesatren oleh Presiden untuk peningkatan kualitas Santri,” kata Hidayat lagi.
Di lingkungan Fungsi dan tugas MPR, kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, ini mengungkapkan keberadaam santri berkontribusi menghadirkan ayat 3 dari pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, tentang Pendidikan.
Pasal 31 ayat 3, itu berbunyi, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU.
“Ini penting agar pelaksanaan Pendidikan Nasional kita selaras dengan tujuan kemerdekaan, ideologi Pancasila dan nilai2 luhur yang menghadirkan kecerdasan berbasiskan iman, takwa, dan akhlak yang mulia,” pungkas HNW. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Sistem Pemilu, HNW: Mahkamah Konstitusi Harusnya Konsisten dengan Putusannya Sendiri
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian