BOGOR - Beruntung Kota Bogor memiliki Taruna Siaga Bencana (Tagana). Organisasi sosial ini tak hanya gigih menanggulangi sejumlah bencana. Mereka juga sudah mulai bekerja menyadarkan warga agar lebih siaga saat menghadapi bencana.
Tagana Kota Bogor berdiri tujuh tahun lalu. Namun baru pada 2011 mereka akhirnya mendapatkan perhatian Pemkot Bogor. Ketua Tagana Kota Bogor, Surya Kelana Putra menegaskan, tiga tahun lalu pihaknya mendapatkan hibah Rp150 juta untuk menanggulangi bencana Kota Bogor selama setahun.
“Kami langsung belikan peralatan saja. Itu pun kurang uangnya,” cetus Surya sambil terkekeh. Melihat kinerja tagana yang cekatan, barulah setahun kemudian pemkot mau memberikan 'kue' APBD-nya via Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Sejak itu, anggota Tagana tidak selalu 'bekerja bakti'. Mereka mendapatkan honor meski nilainya hanya Rp50 ribu per sekali penanggulangan bencana.
“Kadang kami juga tidak mengambil honor itu. Saat ini kami terdiri dari 115 anggota. Yang aktif mungkin 75 anggota,” tegasnya. Meski minim biaya, kinerja Tagana tidak lembek.
BACA JUGA: Walikota Minta Warga Mengungsi
Mereka justru keliling kampung untuk menyosialisasikan betapa pentingnya kesadaran bersiaga terhadap bencana. Seperti kegiatan sosialisasi dua tahun lalu. Sekretaris Tagana Kota Bogor, Yuyun Yuniardi menambahkan, pada 2012 pihaknya telah membuat simulasi tanggap bencana erupsi Gunung Salak di Kelurahan Mulyaharja, Bogor Selatan.
“Kami bahkan mendapuk kampung tersebut menjadi Kampung Siaga Bencana. Warga kini sudah tahu apa yang harus mereka lakukan jika bencana sewaktu-waktu datang,” paparnya.
Tingkat kerawanan bencana di Kota Bogor, menurut Yuyun, sangat tinggi. Kontur tanah yang labil, cuaca ekstrem dan human error membuat kota hujan ini sulit terlepas dari bencana.
Yuyun menjelaskan, pihaknya ingin mengubah paradigma pemerintah dan masyarakat terkait penanggulangan bencana. Karena hingga saat ini, kedua belah pihak tersebut baru akan bersiaga ketika bencana sudah terjadi. “Paradigmanya saat ini harusnya pengurangan risiko bencana. Bukan lagi responsif,” cetusnya.
Terpisah, Walikota Bogor 2014-2019, Bima Arya mengakui bahwa frekuensi terjadinya bencana di Kota Bogor sudah sangat tinggi. Jadi kebutuhan akan adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangatlah penting.
“BPBD akan melakukan kordinasi mulai dari aspek kebijakan pembangunan penanggulangan bencana sampai rehabilitasi,” jelasnya, kemarin.
BACA JUGA: Busway Sering Terbakar, Operator Dievaluasi
Menurut Ketua DPP PAN ini, penanggulangan bencana seharusnya sudah ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pemerintah akan lebih mudah membuat kebijakan untuk melakukan tahapan preventif bencana.
“Harus ada penambahan ruang terbuka hijau (RTH) secara agresif. Selain itu saya akan membenahi sistem drainase, penataan pemukiman di bantaran sungai dan masih banyak lagi,” cetusnya.
Bima juga siap melakukan penguatan kordinasi dan sistem informasi dalam penanganan bencana. “Saya juga akan menguatkan peran tagana ke depannya,” pungkasnya. (gar)
BACA JUGA: Pemprov DKI Bantah Edarkan Surat Pensiun Dini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Ahok Galang Dana untuk Penderita Kanker
Redaktur : Tim Redaksi