JAKARTA -- Proporsi penggunaan dana alokasi umum (DAU) di daerah yang tidak berimbang, di mana 80 persennya tersita untuk membayar gaji pegawai, membuat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengambil tindakan tegasPemda diminta mengurangi jumlah tenaga honorer.
"Beban anggaran kita paling banyak untuk membiayai aparatur
BACA JUGA: Setahun, MK Selesaikan 640 Kasus
Itu sebabnya, pemda harus mengurangi jumlah tenaga honorerDitambahkannya, Banggar bersama pemerintah akan merumuskan penghitungan dan formula DAU agar kinerja keuangan pemda semakin baik, terutama dalam mendorong peningkatan PAD
BACA JUGA: Tak Ada Keputusan soal Dana Aspirasi
Sebab, selama ini daerah menganggap DAU merupakan hadiah yang diplotkan untuk membayar gaji pegawai."Itu honorer yang ada tidak boleh semua diangkat PNS
BACA JUGA: Satgas Desak KPK Selidiki Rekening Jenderal Polisi
Dengan posisi jumlah PNS yang ada sekarang saja, beban APBN sudah berat," tegasnya.Ditambahkan Olly, kemampuan aparatur dari honorer pas-pasan, sebab tidak memenuhi kompetensiLain jika diseleksi umum dan sesuai kebutuhan kompetensi sehingga daerah bisa mendapatkan keuntungan berupa peningkatan pendapatan.
"Nantinya perekrutan pegawai akan dititikberatkan pada kemampuan PADDaerah yang PAD-nya tinggi bisa menambah aparatur dengan tujuan untuk meningkatkan income," ujar politisi PDIP ini.
Selain itu, Banggar akan tegas dalam penempatan plafon DAU ke daerahDAU bukan seluruhnya untuk bayar gaji PNS, tapi juga membiayai pembangunan daerah.
Dalam kebijakan dana penyesuaian 2011, Banggar menetapkan peruntukannya untuk tambahan penghasilan guru PNSD, tunjangan profesi guru PNSD (yang merupakan reklasifikasi dari DAU tambahan untuk tunjangan profesi guru PNSD pada 2010), dan dana insentif daerahBanggar juga berencana mengeluarkan alokasi dasar dari perhitungan DAU dan menjadi bagian tersendiri dalam penetapan transfer ke daerah(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketika Capek Menulis Mirip
Redaktur : Tim Redaksi