jpnn.com, JAKARTA - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menilai gugatan perusahaan itu tidak memenuhi syarat formalitas permohonan fiktif positif berdasarkan pasal 53 UU Administrasi Pemerintah (UUAP).
Corporate Affairs Director PT RAPP Agung Laksamana mengatakan, pihaknya akan melakukan penyesuaian rencana kerja usaha (RKU) perusahaan sesuai arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
BACA JUGA: Revisi RKU PT RAPP Tidak Bisa Dipaksakan
“Dengan adanya revisi RKU yang baru, dampak terhadap kegiatan usaha kami akan cukup besar. Kami akan tetap mematuhi arahan dari KLHK,” kata Agung, Kams (21/12).
Dia menambahkan, PT RAPP akan terus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan upaya pemerintah mengurangi dampak perubahan iklim.
BACA JUGA: RAPP Klaim Tak Pernah Bermaksud Melawan Negara
Caranya dengan melakukan investasi secara signifikan terkait konservasi dan restorasi lahan gambut.
“Sejak 2013, kami telah menjalankan program Restorasi Ekosistem Riau yang saat ini mencakup 150 ribu hektare hutan gambut dengan investasi USD 100 juta selama sepuluh tahun ke depan sebagai bagian dari program restorasi dan konservasi di Indonesia,” imbuh Agung.
BACA JUGA: Hamdan Zoelva Nilai Pembatalan RKU RAPP Tak Ada Dasar Hukum
Menurut Agung, PT RAPP akan terus berupaya memenuhi komitmen perusahaan untuk mengonservasi satu hektare untuk setiap hektare hutan tanaman.
Saat ini, usaha itu telah mencapai 83 persen atau 419 ribu hektare hutan yang saat ini dikonservasi dan restorasi.
“Dalam menjalankan usaha, kami senantiasa mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami percaya bahwa pendekatan yang seimbang antara perlindungan lingkungan dan kegiatan produksi memberikan hasil nyata, baik bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat provinsi hingga pedesaan,” kata Agung.
Agung menuturkan, fokus pihaknya saat ini adalah menyosialisasikan hasil putusan PTUN kepada manajemen operasional.
Selain itu, pihaknya juga akan memastikan kesejahteraan para karyawan dan kontraktor yang terdampak putusan PTUN hari ini. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KLHK Anggap RAPP Menghindar dari Kewajiban
Redaktur & Reporter : Ragil