jpnn.com - JAKARTA - Terungkapnya pembukaan lahan konservasi secara ilegal di Riau pasca bukti pemerintah pusat maupun daerah tidak bekerja melakukan pengawasan.
Hal ini disampaikan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Riau, Riko, saat perbincang dengan JPNN, Senin (24/3).
BACA JUGA: Ambil Paksa Senjata Anak Buah Wajar
"Kalau Cagar Biosfer, Tesso Nilo, dirambah, ini menujukkan ketidakmampuan pemerintah menjaga kawasan konservasi," kata Riko.
Jika pengawasan dari pemerintah berjalan, maka perambahan sekitar 60 ribu hektar hutan di kawasan TNTN bisa dengan mudah dilacak. Namun yang terjadi sekarang kawasan hutan itu sudah berubah jadi perkebunan kelapa sawit.
BACA JUGA: Permintaan E-book Andi Mallarangeng Ditolak Hakim
Begitu juga dengan maraknya penjualan hutan lindung Cagar Biosfer yang melibatkan oknum Kepala Desa hingga oknum aparat TNI.
Riko mensinyalir ada aktor intelektual dibalik pembalakan hutan di Riau, namun tidak ingin diungkap oleh aparat penegak hukum.
BACA JUGA: Ini Kronologis Penembakan AKBP Pamudji
"Kades gak mungkin berani (menjual hutan lindung). Aktornya pasti ada. Ada orang besar di belakang itu yang tidak ingin disentuh, di sana kita tidak tuntas dalam penegakan hukumnya," tegas Riko.
Karena itu Walhi menuntut tanggung jawab pemerintah baik Kementerian Kehutanan maupun pemerintah daerah menyelamatkan hutan Riau. Penegak hukum juga diminta tak tebang pilih dalam menindak.
"Pemerintah jangan cepat bekerja mengeluarkan izin pengelolaan kawasan hutan, tapi tidak pernah melakukan pengawasan," tandasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Bendahara Pengeluaran TU Sekda Kota Bandung
Redaktur : Tim Redaksi