JAKARTA - Rencana perubahan kontrak dalam koalisi hingga saat ini masih belum menemui titik temuSalah satunya adalah penolakan dari DPP Partai Golkar terkait wacana penyeragaman seluruh pandangan hingga di level legislatif.
Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, pihaknya terus melakukan pembicaraan terkait dengan draft baru kontrak koalisi itu
BACA JUGA: KPK Minta Tambahan Calon Dirtut
"Belum selesaiDia membantah Partai Golkar kembali melakukan pembangkangan dalam tubuh koalisi
BACA JUGA: Rumah dan Mobil Dinas Dilarang Mewah
"Itu kan masih draftKapan draft final itu akan rampung, Agung mengaku tidak mengetahuinya
BACA JUGA: UU Keimigrasian Dinilai Tak Diskriminatif
Termasuk dengan detil isi kontrak baru tersebutNamun dia optimis, komunikasi akan bisa menghasilkan titik temu"Namanya juga penataan, sehingga sana-sini harus disesuaikan, ada yang dikurangi, ada yang ditambah," katanya"Saya kira nanti bisa mencari titik temu yang baikSehingga nanti kinerja dari koalisi ini nanti lebih baik."Terpisah, pihak Partai Demokrat juga yakin SBY tidak memiliki permasalahan dengan Partai GolkarKetua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla masih yakin SBY dan Golkar masih satu visi
Menurut dia, hingga saat ini, tidak ada perbedaan prinsipil antara presiden sebagai pimpinan koalisi dan Ical sebagai ketua umum Golkar"Penilaian terhadap Golkar itu tentu berbeda dengan PKS," ujar Ulil, usai acara diskusi, di Jakarta, kemarin
Dia lantas menyatakan, bahwa menteri dari PKS nanti akan ada yang direshuffle"Kaitannya tentu karena akrobat politik (PKS) dari Century hingga angket mafia pajak lalu," pungkasnya
Sementara itu, Ketua Umum PAN yang juga Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, draft kontrak baru koalisi itu sudah diterima oleh oleh parpol-parpol anggota koalisiMenurut dia, tidak ada banyak perubahan dalam draft tersebut dengan kontrak koalisi yang ada sebelumnya.
"Seperti apa yang menjadi komitmen awal, untuk menyukseskan pemerintahan SBY-Boediono dalam kerangka frame sistem presidensial," ujar HattaDia menegaskan, draft tersebut juga disebutkan bahwa perjanjian itu bersifat mengikat.
Dalam kesempatan sebelumnya, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, hingga saat ini presiden masih melakukan penataan koalisiNamun dia tidak menyinggung adanya draft kontrak baru itu"Presiden masih bekerja untuk itu (menata koalisi, Red)," kata Julian.
Seperti diberitakan, wacana untuk menyeragamkan seluruh pandangan dalam koalisi hingga di level legislatif justru dinilai akan menjadi masalahAlasannya, pembahasan masalah bangsa tidak bisa dituntaskan hanya dalam level Sekretariat Gabungan (Setgab)(fal/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemeriksaan 61 Kada Terhambat Izin Presiden
Redaktur : Tim Redaksi