ICW: Inpres Hemat APBN Cuma Jargon

JAKARTA - Rencana pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk menghemat anggaran dinilai tak efektif oleh Indonesia Corruption Watch (ICW)Organisasi swasta yang konsen menyoroti soal korupsi itu menduga Inpres hanya akan menjadi jargon pemerintah untuk menekan pemborosan anggaran, namun realisasinya tak akan optimal

BACA JUGA: Ahmad Doli Makin Percaya Diri Pimpin KNPI

"Tidak akan efektifNamanya mengeluarkan kebijakan sih boleh saja, tapi apa iya setelah ada Inpres, tidak ada lagi pemborosan

BACA JUGA: KPK Siap Laporkan Ditjen Pajak ke Presiden

Saya justru khawatir, nanti akan ada modus baru untuk pemborosan,’’ kata pengamat ICW Firdaus Ilyas pada wartawan, Selasa (25/1).

Firdaus memperkirakan, slogan-slogan penghematan anggaran sudah lama dikumandangkan pemerintahan SBY hanya sebatas jargon baruDia mencontohkan, pada 2008 sudah ada program penyusunan anggaran berbasis kinerja

BACA JUGA: Jejak UFO di Sleman Bikin KASAU Penasaran

Namun yang terjadi, dari tahun ketahun, penyerapan anggaran justru tidak efektif bisa mensejahterakan masyarakat.

‘’Malah, sekarang permintaan remunerasi datang dari berbagai kementrianKalau kita boleh kritisi, remunerasi itu harusnya sejalan dengan pelayanan yang baikTapi faktanya, kasus pajak sekarang terungkapBelum lagi masih banyaknya keluhan masyarakat pada pemerintah,’’ kata Firdaus.

Meski tetap menyambut baik keluarnya Inpres, Firdaus mengatakan hendaknya Inpres ini juga mengatur tentang sanksi tegas bagi KL yang tak melaksanakannya dengan baik.

"Selama ini Inpresnya ada, tapi sanksinya tidak jelasSama saja tidak ada artinyaMakanya itu yang terpenting adalah aturan yang tegas bukan hanya di atas kertas,’’ cetus Firdaus.

Sementara itu, pemerintah optimis dengan keluarnya Inpres akan bisa menghemat anggaranMenteri Keuangan Agus Martowardojo bahkan optimis di 2011, akan bisa melakukan penghematan Rp20 triliun dengan keluarnya Inpres ini.

‘’Inpres ini juga bisa membuat belanja barang dan pegawai benar-benar efektif dan berkualitasKita tidak berencana memotong pagu atau platfon anggaranKita akan menghemat pemakaian ruangan, menghemat perjalanan dinas, konsiyering di luar kantor yang mungkin bisa dibuat lebih efisien sehingga masing-masing kementerian lembaga akan berusaha paling tidak mengendalikan 10 persen dari anggaran belanja di KL,’’ kata Agus.

Target pelaksanaan Inpres penghematan anggaran direncanakan mulai awal FebruariMasing-masing Kementerian dan Lembaga harus menyerahkan hasil pelaksanaan penghematan dan menyerahkan kepada Kementerian Keuangan pada pertengahan FebruariPada minggu ketiga Februari diharapkan sudah ada sidang kabinet yang akan mengesahkan bagaimana pemanfaatan hasil penghematan anggaran dari hasil Inpres.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Harus Ada UU Standarisasi Gaji Pejabat Negara