Ikut ACFTA, Angka Pengangguran Tembus 7 Juta

JAKARTA — Asean China Free Tradee Agreement (ACFTA) yang berlaku mulai efektif April mendatang diprediksi akan membuka kran pengangguran yang cukup deras, terutama dari tenaga kerja sektor industriDewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional (DPP-SPN) memperkirakan, mendatang bila ACFTA tetap diberlakukan maka angka pengangguran hingga April nanti bisa menembus angka 5-7 juta orang.

"ACFTA ini sangat mengkhawatirkan kami

BACA JUGA: KPPU Optimis Menang di Kasasi

Waktu masih AFTA sejak tahun 2004, dampaknya cukup besar ke angka pengangguranSekarang dengan masuknya China (ACFTA) , sementara tenaga kerja tidak disiapkan mengantisipasinya, maka pengangguran hingga April nanti bisa sampai 5-7 juta jiwa," ujar Ketua DPP SPN, Baso Rukmana Abdul Jihad pada JPNN usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (23/2).

Prediksi ini kata Baso bukan prediksi asal jadi

BACA JUGA: BUMN Tak Kebal UU Persaingan Usaha

Fakta pun diterangkan dengan fakta riil yang terjadi di lapanganYakni sudah banyak sector industri yang gulung tikar karena harus bersaing dengan barang China yang mulai membanjiri pasar, hingga pada PHK terhadap sekitar 100 ribu pekerja yang tergabung di salah satu serikat pekerja nasional.

"Saya berani bicara begini, karena saya langsung melihat faktanya

BACA JUGA: Daya Saing Kalah, Iklim Persaingan Usaha Unggu

Awal tahun ini saja, sudah ada satu serikat pekerja yang terpaksa membubarkan diri karena 100 ribu pekerjanya sudah di PHKDulu anggota kita tembus 500 ribu, saat ini hanya ada sekitar 387 ribu dari 97 serikat pekerja se IndonesiaPenurunan ini menjadi semakin drastis akibat gaung ACFTA,’’ jelas Baso.

Lebih lanjut Baso menegaskan, bahwa pemerintah boleh saja melaksanakan ACFTANamun belum siapnya tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi persaingan global juga harus dipertimbangkan.

"Pemerintah harus siap duluKarena kalau tidak siap, akan banyak pekerja di Indonesia yang jadi pengangguranBanyak industri yang akan gulung tikarJangan sampai gara-gara ACFTA, yang untung hanya pengusaha saja sementara pekerja hanya jadi babu atau penonton di negeri sendiri," tegas Baso.

Anggota Komisi IX DPR RI, Nursuhud, mengakui bahwa data ancaman PHK yang disampaikan oleh DPP SPN memang sesuai fakta di lapangan"Data itu benar adanyaAncaman PHK massal memang sudah ada didepan mata kitaPemerintah harus jeli dan siap menghadapi iniHasil pertemuan kita dengan DPP SPN, akan segera kita tindaklanjuti dengan kementrian terkaitBagaimanapun, tanggungjawab pemerintah adalah menjamin tenaga kerja jangan sampai terjadi pengangguran," tegas Nursuhud.

Politisi PDI-P itupun meminta agar pemerintah khususnya kementrian tenaga kerja bisa melakukan kajian lebih mendalam terhadap kesiapan tenaga kerja Indonesia menghadapi ACFTA"Jangan hanya buat kebijakan tanpa melihat dampak setelahnyaHarus disiapkan dulu semuanya baru bisa jalan," katanya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... ACFTA Hanya Untungkan Industri Raksasa