BACA JUGA: Kantongi Sertifikat IOSA, Lampu Hijau untuk Garuda Terbangi Eropa
Pertumbuhan pajak non migas pada bulan itu hanya tumbuh 21,55 persen, atau lebih kecil dari rata-rata bulan sebelumnya yang biasa menembus 40 persen"Memang dampak dari krisis keuangan dunia sudah mulai terlihat walaupun belum signifikan terhadap penerimaan pajak kita," kata Darmin di kantornya Selasa (11/11)
BACA JUGA: Pencabutan Larangan Terbang Maskapai RI Tunggu Sidang Uni Eropa
Darmin mengatakan pajak penghasilan (PPh) non migas belum terlalu terpengaruh perlambatan ekonomi
Jenis pajak yang langsung cepat terpengaruh adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
BACA JUGA: Investor Ragu, Saham BUMI Terus Tertekan
"Ini karena terkait langsung dengan transaksi," kata DarminPPN yang paling terkena imbas adalah PPN imporMenurut Darmin, kegiatan produksi juga menurun karena ekspektasi pengusahaSedangkan impor menurun drastis karena persoalan pembiayaanPermasalahan salingtidakpercaya antarlembaga keuangan, sehingga terjadi kemacetan letter of credit (LC)"Periode ini kita sebenarnya belum terkena krisis, tapi pinjam meminjam agak susah," kata Darmin.
Meski Oktober mulai menurun, karena sebelumnya sudah tinggi, penerimaan pajak Januari-Oktober masih tumbuh tinggiTotal penerimaan pajak hingga 31 Oktober mencapai Rp 463,980 triliun atau tumbuh 43,07 persen dibanding periode yang sama tahun laluJika dibandingkan rencana pencapaian sampai akhir Oktober, sudah mencapai 110,28 persenKemudian terhadap total APBNP 2008, sudah mencapai 86,6 persen
Darmin mengatakan, untuk tahun ini, penerimaan pajak pasti melampaui target di APBNP"Jadi pertanyaannya bukan apakah bisa mencapai target, tapi berapa persen di atas target," kata Darmin.
Penerimaan pajak non migas juga masih tinggiPenerimaan pajak non migas adalah indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan perekonomian secara umumRealisasi penerimaan non migas mencapai Rp 399,845 triliun atay meningkat 40 persen dari periode yang sama tahun lalu(sof/fan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daerah Diminta Terapkan SKB Empat Menteri
Redaktur : Tim Redaksi