jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menilai, kondisi bangsa saat ini di ambang keretakan.
Pancasila sebagai dasar negara mulai tergerus oleh arus sektarian, di mana masyarakat semakin sensitif menanggapi perbedaan.
BACA JUGA: Panglima: AS dan Australia Sebarkan Hoax Soal Habib Rizieq
Menurut Ketua DPP IMM Taufan Putra Revolusi Korompot, kondisi yang ada masih ditambah dengan sistem penegakan hukum yang lamban dan tidak solutif.
Sebagai contoh terkait kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama, dinilai sebagai suatu kecelakaan besar yang menyentuh persoalan sensitif.
BACA JUGA: DPR Bandingkan Penanganan Kasus Adik Kandung Ratu Atut dan Irman Gusman
"Karena itu menyikapi kondisi yang ada, negara harus hadir dan bertindak dengan menjadikan penegakan hukum sebagai panglima dalam memproses kasus tersebut," ujar Taufan dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Rabu (23/11).
Seruan dikemukakan setelah IMM memandang perlu memberi pandangan yang jelas, agar kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tidak mengalami konflik horizontal.
BACA JUGA: Terbukti Korupsi, Mantan Bupati Bener Meriah Dihukum Lima Tahun
Apalagi sebagai gerakan kaum muda yang berazaskan Islam, IMM kata Taufan, mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI.
"Kami mendesak presiden agar segera menginstruksikan pada kapolri untuk melakukan penahanan terhadap Basuki yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama agar masyarakat segera mendapatkan keadilan hukum," kata Taufan.
Selain itu, IMM juga menyerukan agar tidak ada pihak yang memprovokasi masyarakat dengan isu makar yang tidak berdasar.
"Kami tegaskan, IMM tidak sepakat dan tidak pernah melakukan upaya yang mengarah pada tindakan makar," tutur Taufan.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akom Digusur Demi Jokowi-Novanto 2019?
Redaktur : Tim Redaksi