Imparsial Tolak Satpol PP Bersenpi

JAKARTA - Kebijakan Kementrian Dalam Negeri yang akan melengkapi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan senjata api (senpi) terus mengundang kontroversiPenolakan kebijakan Satpol bersenpi itu disuarakan LSM Imparsial

BACA JUGA: Mendagri: Aturan Baru Perlunak Satpol PP

Direktur Imparsial, Poengky Indarti, menilai kebijakan Satpol PP dipersenjatai yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2005 dan kini direvisi dengan Permendagri Nomor 26 Tahun 2010, bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah yang melekat di tubuh satpol PP“Penggunaan senjata api oleh Satpol PP justru akan memperkeruh permasalahan di dalam tubuh satpol PP dan mengancam keselamatan masyarakat terutama HAM

BACA JUGA: Gubernur Kaltim jadi Tersangka Korupsi Divestasi KPC

Tanggapan ini bukannya tidak beralasan,” terang Poengky Indarti, Jumat (9/7).

Dijelaskannya, fakta di lapangan menunjukkan Satpol PP sering melakukan tindakan kekerasan yang berlebihanBerdasarkan data Imparsial, dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini kurang lebih terdapat 68 kasus kekerasan yang dilakukan Satpol PP. 

Karenanya Poengky menyayangkan jika keberadaan Satpol PP yang seharusnya dievaluasi, justru dilengkapi senjata api

BACA JUGA: Polri Sudah Beri Rekomendasi Satpol PP Bersenpi

“Ini sesuatu yang tidak masuk akal, bukannya makin mendekatkan Satpol PP kepada sipil tapi malah dipersenjatai,” tandas Poengky.

Imparsial menilai permasalahan terkait Satpol PP tidak bisa hanya dilihat sebagai masalah penyimpangan di lapanganMenurut Imparsial, kebijakan pemerintah daerah yang tidak memihak pada masyarakat, rendahnya profesionalisme aparat Satpol PP dan tumpang tindih kewenangan dengan Polisi, juga ikut mempengaruhi persoalan tentang keberadaan Satpol PP.

Bahkan dari catatan Imparsial, berbagai fakta kekerasan yang dilakukan Satpol PP sebenarnya memperlihatkan adanya relasi yang kuat antara penguasa di daerah dengan tindakan penyimpangan yang dilakukan.

“Satpol PP bisa dilihat sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan politik kepada daerah yang terkadang berkolaborasi dengan modal dan kepentingan lain di balik proyek penertiban dan penggusuranIni juga menjadi faktor pendorong tindakan kekerasan berlebihan Satpol PP ketika berhadapan dengan masyarakat,” kata Poengky“Kuatnya kultur militeristik juga terjadi seiring dengan lemahnya profesionalisme aparat Satpol PP,” tambahnya.

Karena itu Imparsial mempertegas penolakannya terhadap kebijakan Satpol PP dipersenjatai"Penggunaan senjata api oleh Satpol PP merupakan sesuatu yang patut untuk dipertanyakan bahkan di tolak,” tegas kader aktifis alamarhum Munir ini.(die/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kuntoro Dinilai Tak Paham Tupoksi Menteri