'Incumbent' Perlu Beri Pertanggungjawaban Publik

JAKARTA - Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (Pakis), Rahmat Hidayat, mendesak elit partai politik (parpol) di daerah untuk memberikan persyaratan tambahan bagi para incumbent yang berhasrat maju kembali dalam Pilkada 2010Persyaratan dimaksud berupa keharusan memberikan pertanggungjawaban publik atas kinerjanya selama menjabat jadi gubernur, bupati, atau walikota.

"Meski tidak diatur dalam hukum positif, memberikan pertanggungjawaban publik dimaksud menjadi penting, dalam negara demokrasi yang menstandarkan kepuasan publik atas sebuah kinerja

BACA JUGA: Percaya Diri Paska Putusan MK

Kalau itu tidak dilakukan, maka partai politik dan para incumbent secara bersama-sama telah mengabaikan hak-hak publik yang sangat mendasar," tegas Rahmat Hidayat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3).

Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi oleh incumbent, lanjut Rahmat, hal yang terbaik dilakukan oleh elit parpol adalah menghentikan para incumbent untuk kembali bertarung dalam pilkada, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak-pihak yang lebih punya kapasitas dan kapabilitas melalui rekam jejak bersangkutanMenurutnya, kebiasaan elit parpol yang selama ini terbiasa dengan pola-pola 'dagang sapi' dalam memutuskan siapa yang bakal diusung dalam sebuah pilkada, sudah saatnya ditinggalkan demi menjaga nama baik dan komitmen partai terhadap konstituennya sendiri.

"Saya pikir, saran ini bukan untuk membatasi hak-hak berdemokrasi

BACA JUGA: DPRD Harus Tanggung Resiko

Tapi lebih kepada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagai elemen dasar dari demokrasi," tegas Rahmat.

"Hendak dikemanakan kapal demokrasi dan bangsa ini, jika di setiap penghujung masa jabatan kepala daerah tidak satupun di antara partai politik meminta pertanggungjawaban orang yang sudah dia utus untuk mengurus daerah melalui pilkada," tanya Rahmat, yang juga staf ahli Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida itu.

"Jika dua pihak, yakni partai politik dan para incumbent tidak berkenan melaksanakan tambahan persyaratan berbentuk pertanggungjawaban publik ini, saya melihat sudah terjadi pelanggaran etika politik yang sangat seriusDan rakyat tentunya tidak perlu mendukung partai politik dan incumbent yang diusungnya," imbuh Rahmat

BACA JUGA: Tiga Kader Demokrat Dipastikan Bersaing

(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Minim Kontribusi ke Suara Parpol