jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, masalah PT Freeport Indonesia dari rezim ke rezim tak pernah selesai. Anehnya, apa pun masalahnya, Indonesia selalu dirugikan.
"Ini yang dikhawatirkan karena dari rezim ke rezim persoalan Freeport ini tidak pernah selesai. Selalu saja Indonesia yang dirugikan. Wajar saja jika selama ini publik menuduh ada permainan di tingkat elite karena kondisi ini tidak pernah berubah," kata Enny di Jakarta, Minggu (29/11).
BACA JUGA: CoAssets Menjadi Perusahaan Crowdfunding Terbesar di Asia Tenggara
Tudingan publik itu, sambung Enny, sangat wajar karena secara historis tidak mungkin pemerintahan tak tahu bahwa Indonesia dirugikan. Pasalnya, pemerintah hanya mendapatkan bagian satu persen dari operasi Freeport di Indonesia.
"Wajar publik beranggapan dalam masalah Freeport ini. Apapun kebijakannya selalu saja ada deal-deal politik di belakangnya. Selama ini ada mekanisme yang diabaikan sehingga kebijakannya selalu merugikan Indonesia dan menguntungkan Freeport," tegasnya.
BACA JUGA: Jokowi Dorong Pengembangan Pasar Tradisional di Luar Jawa
Karena itu, Enny berharap kasus dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla dibuka seterang-terangnya. Sebab, selama ini penyelesaian masalah Freeport selalu dibuat gelap sehingga masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Lembong Kunjungi Pasar di Perbatasan Timor Leste
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yaelaahh... Proyek Sejuta Rumah Meleset
Redaktur : Tim Redaksi