"Kesempatan kerjasama ini hendaknya dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal oleh kedua negara, utamanya Indonesia yang hingga kini masih mencari formulasi yang tepat untuk parlemen dan otonomi daerah," kata Kojiro Shiojiri, saat memberikan sambutan dalam acara pertemuan Anggota DPD, Gubernur se Indonesia dan Duta Besar Negara Sahabat, di komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (12/3).
Selain meminta mengoptimalkan kerjasama di bidang parlemen dan otonomi daerah, Dubes Jepang juga menyebut sejumlah kerjasama lainnya yang yang sangat menguntungkan Indonesia"Di sejumlah daerah di Indonesia seperti Aceh, Medan, Palembang, Lombok, Pekan Baru, Lampung, Jawa Tengah, Makassar, Maluku dan Papua pemerintah Jepang juga mendirikan pusat-pusat pelatihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat," tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman dalam sambutannya menegaskan kemajuan daerah di era desentralisasi bukan hanya tanggungjawab Pemerintah Daerah, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama karena sistem demokrasi yang dianut memungkinkan keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan.
Penyerahan sebagian besar kewenangan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi dan desentralisasi, sejatinya merupakan peluang untuk mempercepat proses pembangunan daerah
BACA JUGA: Komik Wayang Purwa Diterbitkan Lagi
Dalam hal ini, kata Irman, pemerintah daerah ditantang untuk lebih kreatif dan inovatif sebagai motor utama penggerak pembangunan.Dalam berbagai perkembangan itu, lanjut dia, faktor lingkungan strategis global turut menjadi pertimbangan dalam aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial budaya, bahkan politik dan keamanan.
"Merupakan kenyataan pula bahwa era perkembangan tata hubungan dunia internasional, telah mengubah format diplomasi," kata senator asal Sumatera Barat itu.
Bahkan saat ini, aktor-aktor penyelenggara politik luar negeri tidak hanya berada ditangan eksekutif, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga perwakilan, civil society, bahkan individual
Dikatakannya pula bahwa hubungan internasional kontemporer menunjukan adanya suatu kebutuhan politik luar negeri yang berbasis pada diplomasi multi-sektor dan multi-peringkat (multylevel diplomatyc), baik dalam bentuk Govermment to Govermment, Private to Private maupun dalam bentuk contact People to People
BACA JUGA: Herman Felani Dicecar KPK
"Dengan kata kunci saling belajar itu, maka agenda kerjasama internasional menjadi penting untuk diperhatikan dan terus ditingkatkanNamun, Pimpinan DPD ini juga mengingat bahwa isu ekonomi merupakan isu penting dan cukup sentral, sehingga diplomasi ekonomi dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam kerja sama luar negeri
BACA JUGA: Golkar Tunggu Respon SBY
Oleh karena itu keberhasilan pembangunan nasional tidak semata terletak pada kisaran upaya domestik, namun juga terletak pada hukum ketergantungan antar negara."Dengan demikian, diplomasi global dan regional dapat diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tergantung dibidang ekonomi guna mempercepat pembangunan dan kemajuan daerah," kata Irman lagi.
Irman juga mengungkap optimismenya bahwa dalam kurun waktu 4-5 tahun ke depan, Indonesia akan mampu menarik investasi asing hingga 7 kali lipat lebih besar"Ini harus dibaca sebagai peluang bagi pemerintah daerahSebagai antisipasi, disaat-saat sekarang inilah kebijakan pro investasi melalui pembangunan infrastruktur, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung oleh kekuasaan sumberdaya manusia yang unggul, jiwa kewirausahaan masyarakat dan strategi daya-saing yang jitu perlu dikembangkan.
Selain dihadiri oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Farmer, juga hadir antara lain Duta Besar AS Cameron RHume dan Dubes Korea Selatan untuk Indonesia Kim Hoo Young(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bupati Flores Timur Dilaporkan ke KPK
Redaktur : Tim Redaksi