Indonesia Diminta jadi Pemantau di Perbatasan Kamboja-Thailand

JAKARTA - Selain membicarakan isu-isu umum kawasan (Asia Tenggara) dan rancangan kerjasama, satu topik penting yang dibahas di "Informal ASEAN Foreign Ministers' Meeting" (Pertemuan Informal Menlu Negara-negara ASEAN) di Jakarta, Selasa (22/2), adalah soal konflik perbatasan antara Kamboja dan ThailandSehubungan dengan itu, dalam konferensi pers seusai pertemuan, Selasa sore di Gedung Pancasila, Kemlu, Menlu RI Marty Natalegawa menyebut bahwa setidaknya ada dua bagian penting yang bisa digarisbawahi dari pembicaraan hari ini.

"Yang pertama adalah bahwa kedua negara (Kamboja-Thailand) sama-sama sepakat meminta Indonesia untuk menjadi observer gencatan senjata di perbatasan mereka

BACA JUGA: Bom Bunuh Diri Lagi di Kunduz, 28 Tewas

Ini saya kira tergolong unik, dan baru pertama kali (terjadi), karena tim pengamat (observer) Indonesia dalam hal ini akan berada di kedua sisi (perbatasan) negara," jelas Marty menambahkan.

Berbicara lebih jauh mengenai poin itu, Marty pun menyampaikan bahwa hal tersebut menunjukkan itikad baik yang sama dari kedua belah pihak, sekaligus penghargaan tinggi keduanya terhadap Indonesia selaku Ketua ASEANMenjawab pertanyaan dari salah seorang wartawan asing dalam sesi tanya-jawab, soal apa kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam hal ini (sebagai pengamat tunggal), Marty menjawab bahwa komitmen dan kesepakatan kedua negara-lah yang paling penting dalam hal ini

BACA JUGA: Marty: Pertemuan Hari Ini Bagian dari Proses

Selain juga menurutnya, kedudukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN, serta adanya poin - mendorong penuntasan permasalahan di kawasan - dalam ASEAN Charter (Piagam ASEAN).

Hanya saja, ketika ditanya mengenai timeframe (perkiraan waktu pelaksanaan) dari dikirimnya tim pengamat tersebut, Marty mengaku belum bisa memastikanDemikian juga dengan jumlah (personil) maupun teknis pelaksanaan kegiatan pengamatan tersebut

BACA JUGA: Konsumsi Alkohol, Mubarak Divonis Denda

"Yang saya tahu saat ini, the sooner the better (lebih cepat dilaksanakan lebih baik)Makanya, mungkin dalam beberapa jam mendatang, saya sudah akan berkirim surat kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan teknis pelaksanaan ini," jawabnya.

"Sedangkan mengenai wujud tim pengamat maupun jumlah personilnya, juga belum bisa dipastikanNamun mengingat daerah perbatasan (yang menjadi sengketa) yang tidak begitu luas, jumlahnya (personil) akan cenderung kecil, atau tidak dalam jumlah besarKemungkinan akan terdiri dari gabungan personil sipil dan militer, namun mereka tidak akan bersenjata (un-armed)," jelas Marty lagi.

"Yang perlu diperhatikan pula dalam hal ini adalah, ini berbeda dengan (misi) peace-making maupun peace-keepingIni adalah tugas pengamatan (observing), yang sebenarnya juga bagi Indonesia sendiri bukan pertama kalinya (di kawasan ini)Indonesia sendiri ketika di era (negosiasi) dengan (GAM) Aceh misalnya, juga pernah meminta Thailand untuk menjadi observer," ungkap Marty.

Marty selanjutnya juga menyebut bahwa keterlibatan Indonesia (lebih jauh) dalam masalah Kamboja-Thailand ini, sesungguhnya sudah dipesankan pula secara langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepadanyaSementara mengenai pengiriman tim (pengamat) itu sendiri, ia mengaku sudah sempat pula berkomunikasi sebelumnya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI terhadap kemungkinan tersebut.

Sementara pada bagian lain, Marty pun menyampaikan bahwa poin kedua yang perlu digarisbawahi adalah kesepakatan kedua negara untuk melibatkan Indonesia dalam perundingan-perundingan bilateral mereka mendatang terkait masalah ini"Dalam hal ini, meski tidak tercantum dalam statement tertulis (resume meeting) tadi, sudah ada pemahaman bahkan, bahwa pertemuan bilateral kedua negara berikutnya akan digelar di Indonesia," papar Marty yang juga menekankan bahwa atmosfir pandangan kedua negara setelah (beberapa pertemuan) sejauh ini terlihat sudah semakin membaik(ito/cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Teroris Mumbai Dihukum Mati