JAKARTA – Saat ini Indonesia mengalami defisit tenaga kedokteranItu berdasarkan rasio estimasi 220 juta penduduk dengan ketersediaan dokter yang hanya 50 ribu orang
BACA JUGA: Laporan Akhir Tahun Kompolnas Terlambat
Padahal, berdasarkan penghitungan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dengan jumlah penduduk sepadat itu, negeri ini membutuhkan 88 ribu dokter.’’Jadi, kita kekurangan sekitar 38 ribu tenaga dokter,’’ kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Fahmi Idris dalam diskusi bertajuk Pembangunan Kesehatan Dalam Dunia Politik di Kantor IDI Jakarta kemarin (6/1)
Menurut Fahmi, kunci menggapai Indonesia yang jauh lebih sehat adalah menghitung secara rinci rasio jumlah penduduk dan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter yang akan menjadi team leader di unit layanan kesehatan keluarga (ULKK)
BACA JUGA: Vonis Muchdi Perpanjang Daftar Kekebalan Jenderal
Saat ini, lanjut dia, produksi dokter umum rata-rata empat ribu orang per tahun
BACA JUGA: Bukti Baru Kasus Korupsi Haji Masuk ke KPK
’’Jumlah itu diperkirakan cukup pada 2018Dengan catatan, produksi dokter akan meningkat rata-rata 75 dokter per tahun,’’ terangnyaDi sisi lain, Fahmi juga mengkritik sistem layanan kesehatan individu saat iniKata dia, sistem kesehatan individu yang berstruktur harus dibenahi, termasuk pembiayaan kesehatanHal itu juga mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN)’’Pembenahan sistem harus dilakukan mulai unit pelayanan kesehatan individu di puskesmas,’’ katanya
Menurut dia, revitalisasi puskesmas yang memungkinkan adalah pendekatan keluarga yang mampu menyajikan pelayanan kesehatan dan kedokteran keluarga bermutuKarena itu, perlu dibangun ULKK’’Apabila sistem ULKK berjalan baik, kasus-kasus spesialistik dapat dideteksi secara baik sejak awal,’’ ujarnya
Fahmi juga berharap adanya perubahan pelayanan kesehatan di Indonesia, yakni dari pelayanan primer berdasarkan pelayanan komunitas (basis pada rumah sakit dan puskesmas), menjadi pelayanan kesehatan berbasis pada dokter keluarga’’Pasalnya, keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan manakala penduduk sadar mau dan mampu hidup sehat,’’ katanya
Saat ini, ungkap dia, masyarakat Indonesia masih mengedepankan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmasMasyarakat juga mengandalkan program asuransi kesehatan semacam jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) ataupun asuransi kesehatan yang lainDi sisi lain, masyarakat tidak tersadarkan untuk terbiasa menjalani gaya hidup sehat.
Apabila hal itu terjadi, kata Fahmi, beban pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bangsa tidak tercapaiDia juga tidak menginginkan masyarakat memiliki pemikiran yang keliruMisalnya, merokok itu tidak masalah, yang penting dirinya sudah dikover oleh asuransi’’Hal itu menunjukkan tujuan kesehatan menjadi tidak tercapai,’’ ujarnya
Yang ideal, lanjut Fahmi, apabila sistem layanan keluarga sejalan paralel dengan sistem pembiayaan kesehatan semacam asuransi kesehatan’’Dokter keluarga akan mengontrol angka kesakitan normal, sementara rumah sakit menjadi lebih fokus hanya pada pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang spesialistik,’’ ujarnya
Hal yang sama dipaparkan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrani’’Seharusnya konsep layanan kesehatan tidak mendikotomikan layanan kuratif preventif,’’ ujarnya
Dia mengingatkan, program pemerintah semacam Jamkesmas adalah tidak membangunMenurut dia, persiapan pemerintah untuk menurunkan kejadian penyakit menular masih minim, justru malah lebih fokus pada asuransi kesehatan’’Padahal, biaya pengobatan yang dibutuhkan jauh lebih mahal daripada upaya preventif,’’ kata Hasbullah
Menurut dia, polemik Jamkesmas di awal 2008 juga merupakan bentuk kekacauan sistem di sektor kesehatanSampai Agustus 2008 rumah sakit di berbagai daerah berteriak karena piutang yang secara keseluruhan berjumlah Rp 1,145 triliun belum dibayar oleh Departemen Kesehatan (Depkes)’’Rakyat dibuat bingung mana yang benar dan banyak rakyat termiskin yang merasa tidak dilayani oleh rumah sakit publik,’’ ungkapnya
Sementara itu, Wali Kota Tarakan Kalimantan Timur Jusuf S.Kmengatakan, diperlukan kesiapan untuk menyejahterakan dokter agar program dokter keluarga itu terwujudCaranya dengan memberikan gaji layak dan disesuaikan besarannya menurut keterpencilan daerahHal itu agar pelayanan kesehatan bisa berjalan lancar dan terjamin’’Dokter pemerintah harus mengurus pasien hanya di rumah sakitnyaJangan juga dia berpraktik di rumah sakit lain,’’ ujarnya(zul/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PT DKI Percepat Banding Abdillah
Redaktur : Tim Redaksi