jpnn.com, BATAM - Pemerintah daerah dianggap belum pernah menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor galangan kapal. Padahal sektor ini memiliki pengaruh penting bagi pertumbuhan ekonomi Batam.
"Pemangku kebijakan belum banyak memberikan sentuhan positif untuk mengembangkan sektor ini," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, Panusunan Siregar, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (15/6).
BACA JUGA: Top, Inilah Total Pengedar Narkoba yang Ditangkap Selama Ramadan
Panusunan mengatakan hal ini dapat dilihat berdasarkan data ekspor kapal Kepri pada awal tahun 2017. Pertumbuhan kapalnya menunjukkan tren fluktuatif. Pada Januari ekspor kapal menyentuh angka 0,5 juta dolar Amerika. Kemudian di bulan Februari naik menjadi 5,4 juta Dolar Amerika.
Maret kembali naik jadi 29,08 juta dolar Amerika. Begitu juga dengan APril, naik menjadi 45,39 juta dolar Amerika. Namun pada bulan Mei, ekspor kapal terjun bebas hingga angka 15,02 juta dolar Amerika.
BACA JUGA: Puncak Arus Mudik Diprediksi H-3
"Kami melihat polanya tidak sistematis. Sehingga kami menilai tren ini menunjukkan sektor ini seperti tidak terurus," katanya lagi.
Kondisi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Shipyard merupakan satu dari empat komoditi ekspor unggulan Kepri terutama Batam."Namun stakeholder terutama dari pemerintah tampaknya tak serius menjaga kontinuitas kualitas sektor ini," bebernya.
BACA JUGA: Bancassurance Lambungkan Premi Asuransi Jiwa
Pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa perhatian khusus lewat insentif supaya sektor ini tetap naik meskipun tidak tinggi kenaikannya."Saat ini kebijakan pemerintah tak mendukung sektor galangan kapal dilihat dari kebijakan meaikkan UMS pada industri tersebut," imbuhnya.
Sebagai pihak yang mengumpulkan data terkait ekonomi Kepri, Panusunan enggan berbicara banyak mengenai kenaikan UMS. BPS katanya hanya mencoba perlihatkan kondisi Kepri secara faktual kepada para pimpinan daerah agar bisa mengambil kebijakan yang tepat.
"Ketika berdasarkan data, hasil ekspor kapal turun drastis, harusnya pro aktif mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar," tuturnya.
"Jika ada tren terjun bebas, maka pasti ada masalah."Harusnya ada komunikasi antara pemerintah, pengusaha dan buruh. Pengambil kebijakan tak boleh diam, harus pro aktif," imbuhnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah harus membentuk forum-forum khusus untuk menemukan kebijakan atau formula tepat bagi pertumbuhan industri pengolahan khususnya shipyard dan galangan kapal."90 persen pertumbuhan ekonomi Kepri masih bergantung kepada industri pengolahan," jelasnya.
Jika sektor pengolahan sakit maka akan berimbas pada sektor lainnya dan itu efeknya sangat dalam untuk ekonomi Kepri."Ada korelasi yang cukup dalam," cetusnya.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HKI Minta Pemerintah Permudah Regulasi terkait Investasi di Batam
Redaktur & Reporter : Budi