Industri Telematika Minta BM Impor Naik

JAKARTA - Dampak krisis global kini dirasakan industri di dalam negeriSelain kinerja industri mebel dan tekstil mulai terganggu, industri telematika yang masuk kategori hi-tech (berteknologi tinggi) juga terkena imbasnya

BACA JUGA: Pengembangan Infrastruktur Energi Butuh USD 455 M

Lima perusahaan telematika yang menggeluti sektor komponen telekomunikasi, peranti lunak (software), dan komputer minta bantuan pemerintah untuk mengatasi dampak krisis''Memang beberapa perusahaan mengaku sedang kesulitan,'' ujar Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Depperin Budi Darmadi, Kamis (20/11)

BACA JUGA: Buka Peluang Ekspor Gula

Dalam surat ke Depperin, perusahaan telematika tersebut menyatakan bahwa jika tak segera diatasi, permasalahan mereka bisa berdampak pada efisiensi pekerjaMisalnya, PT Voksel Electric mengalami penurunan penjualan maupun ekspor ke AS dan Uni Eropa

BACA JUGA: Perbankan Masih Sehat, Nasabah Jangan Percaya Rumor

''Di dalam negeri penjualan mereka mulai tersaingi produk impor,'' kata BudiSaat ini Voksel memproduksi kabel listrik dengan kapasitas 3.700 ton perbulan dan kabel telekomunikasi 420 ton perbulan

Sedangkan PT Inti mengaku mengalami lonjakan biaya produksi sekitar 60-70 persenHal ini terutama dirasakan BUMN itu lewat impor bahan baku yang terimbas depresiasi nilai tukar rupiah atas dolar AS

Penjualan PT Duta Astakona Girinda, produsen produk security software, juga turun drastis akibat pengetatan likuiditas oleh Bank Indonesia (BI)PT Berca Cakra Teknologi, produsen komputer, terpukul lonjakan biaya produksi akibat harga komponen impor yang tidak stabil

Menurut Budi, mereka umumnya melapor bahwa kinerjanya merosot akibat dampak krisis global yang memicu depresiasi rupiah, likuiditas kering, serta bunga tinggiKarena itu, lima perusahaan tersebut mengusulkan kenaikan bea masuk (BM) bagi produk impor, pengetatan Standar Nasional Indonesia (SNI), penghapusan BM bahan baku, dan pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor

Tapi, kata Budi, usul soal kenaikan BM tak dapat direalisasikan karena Indonesia terikat oleh perjanjian teknologi informasi atau information tecnology agreement (ITA)Kesepakatan itu mengatur bahwa produk jadi telematika tidak diboleh dikenai BM

Sedangkan BM komponen telekomunikasi yang saat ini berkisar 5-15 persen akan segera dihapus pemerintah''Untuk BM komponen fiber optic, tahun depan kita usulkan ditanggung pemerintah,'' ujarnya

Direktur Industri Telematika Depperin Ramon Bangun menyesalkan tidak adanya keberpihakan para penyelenggara layanan telekomunikasi di Indonesia atas produk dalam negeri''Jika saja semua operator seluler memakai produk dalam negeri, perusahaan komponen telekomunikasi bisa survive,'' jelasnya(wir/dwi)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sistem Finansial AS Butuh USD 2 Triliun