Industri Tolak Kenaikan TDL

JAKARTA - Seluruh asosiasi usaha beramai-ramai menolak rencana PLN menaikkan tarif dasar listrik (TDL) untuk industriWacana itu dinilai tidak relevan dengan program yang dijalankan saat ini, yaitu surat keputusan bersama (SKB) lima menteri tentang pengalihan jam kerja.
’’Semua asosiasi menolak rencana kenaikan itu

BACA JUGA: Tarif Panas Bumi Bakal Direvisi

Kita kan sudah sepakat untuk digeser (jam kerjanya),’’ ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Djimanto.
Menurut dia, industri selalu dijadikan kambing hitam atas permasalahan yang membebani PLNPadahal, beberapa sektor lain yang tidak produktif justru tidak hemat listrik

BACA JUGA: Baru Seribu Industri yang Siap

Seperti papan reklame dan kantor-kantor pemerintahan.
Sebagai contoh, dia minta lampu-lampu papan reklame dimatikan ketika malam karena tidak produktifSelain itu, pihaknya meminta kantor-kantor pemerintah lebih tegas menghemat listrik

BACA JUGA: Enam Bulan, Astra Laba Rp 4,75 Triliun

’’Kalau malam sampai pagi biasanya lampu-lampu taman atau teras di kantor pemerintah sering masih hidupItu kan konsumsinya cukup besar karena ada ribuan kantor pemerintah di seluruh Indonesia,’’ lanjutnya.
Sebelumnya, PLN mengusulkan penyesuaian tarif listrik untuk industri hingga mendekati harga keekonomian produksiYakni, Rp 1.300 per kilowatt hour (Kwh)Saat ini sebagian besar pelanggan industri masih menikmati tarif listrik bersubsidi, yakni Rp 600 per KwhPLN tidak mematok harga mati di Rp 1.300 per Kwh, tapi tetap meminta pemahaman kalangan industri bahwa pihaknya memang mengalami kendala penyediaan listrik.
Dia menambahkan, di negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Tiongkok, atau Filipina, tarif listrik industri justru lebih rendah dibanding sektor lainTarif listrik tinggi justru dibebankan untuk tempat-tempat yang tidak produktif’’Di Indonesia cara berpikirnya terbalik, industri justru diperas habis,’’ cetusnya.
Dalam pandangan pemerintah, tarif listrik yang tinggi untuk industri bisa dibebankan pada harga produkSebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia dikenal bertopang pada sektor konsumsiNamun, Djimanto tidak sependapat dengan pendekatan itu’’Kan tidak selamanya konsumsi tinggiAda sebagian industri yang sensitif terhadap hargaSaat bertemu PLN, kita minta wacana kenaikan TDL dilakukan setelah Lebaran,’’ tegasnya.
Alasannya, agar inflasi terjaga menjelang Idul FitriDengan begitu, masyarakat tidak terlalu terbebani dengan harga-harga yang melonjak tinggiSelain itu, kenaikan pasca Lebaran berguna untuk melihat efektivitas SKB lima menteri tentang pengalihan jam kerja
Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ernovian GIsmy menilai rencana kenaikan TDL industri tidak tepatApalagi, saat ini industri dalam tahap penyesuaian terhadap SKB lima menteriDi sisi lain, pasar tekstil sedang lesu sehingga dikhawatirkan banyak industri yang kolaps’’Pasar ekspor ke Amerika dan Jepang turun karena dampak harga minyak dunia,’’ terangnya.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Franky Sibarani menambahkan, pihaknya sebenarnya tidak sepakat dengan SKB lima menteriTapi, SKB itu telanjur diputuskanMengenai rencana kenaikan TDL, dia secara tegas menolakMenurut dia, saat ini waktunya tidak tepat karena mendekati masa-masa krusial menjelang Lebaran, Natal, dan tahun baru.
Direktur Jawa-Madura-Bali PT PLN Murtaqi Syamsuddin mengatakan, pihaknya tetap membuka pintu dialog dengan kalangan industri’’Intinya, dialog harus jalan terus,’’ ujarnya.
Menurut Murtaqi, tarif listrik untuk pelanggan industri memang harus dibahas kedua belah pihak’’Tapi, sebenarnya, usul penyesuaian tarif justru muncul dari beberapa asosiasi industri,’’ katanyaHal itu disebabkan kalangan industri melihat PLN potensial menghadapi masalah cash flow akibat melambungnya harga bahan bakar primer untuk pembangkitan listrik(wir/owi/oki)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dekati Pemilu, Kinerja Swasta Melambat