JAKARTA -- Penundaan rencana pembatasan BBM bersubsidi hasil kesepakatan DPR RI dengan Pemerintah, dinilai pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai langkah yang tepatKarena pemerintah khususnya Pertamina dan ESDM, dinilai masih belum siap memberlakukan kebijakan tersebut.
‘’Pembatasan BBM subsidi itu ditunda, jelas sangat bagus
BACA JUGA: Tidak Semua BUMN Disebut Layak Lakukan IPO
Karena kelihatannya pemerintah juga belum siap memberlakukannya dari segi infrastruktur, mekanisme dan pengawasannya,’’ kata Purbaya kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (15/12).Purbaya mengatakan, bila tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin, maka pembatasan BBM subsidi bisa berbalik menjadi masalah baru bagi pemerintah
‘’Pemerintah harus hati-hati
BACA JUGA: IPO Dinilai sebagai Jalur Murah Sehatkan BUMN
Kalau tidak terjadi kebocoran, mungkin tidak pengaruh pada inflasiPemerintah, katanya, harus benar-benar siap dulu sebelum melaksanakan kebijakan pembatasan BBM subsidi
BACA JUGA: Dunia Perbankan Indonesia Masih Baik
Karena kata Purbaya, bila tidak bijaksana dan tidak sesuai dengan target pemerintah, maka pembatasan BBM subsidi bisa berdampak pada daya saing masyarakat kecil.‘’Kalau pembatasannya berhasil pada seluruh mobil pribadi (plat hitam), inflasi bisa nol persenTapi kalau dampaknya bisa mengganggu pada sistem transportasi umum atau bahkan pada kepentingan publik lainnya, maka peluang terjadi inflasi makin besarJadi ESDM harus benar-benar menganalisa dengan baik sebelum mulai melakukan pembatasan,’’ kata Purbaya.
Sementara itu Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan hasil kajian pemerintah, bahwa angka inflasi akibat pembatasan BBM se Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hanya akan menyumbang inflasi 0,15 persenBila pembatasan BBM subsidi direalisasikan untuk seluruh daerah Jawa dan Bali, maka dampak inflasi diprediksi hanya sebesar 0,29 persenPerkiraan inflasi tahun 2011 sebesar 5,3 persen dikatakannya telah memperhitungkan hal ini.
‘’Target inflasi akan sesuai dengan target meski adanya pembatasan BBM subsidiKita sudah menyusunnya sesuai dengan kenaikan barang komoditasSemua dampaknya juga sudah kita lakukan perhitungan,’’ kata Agus.
Namun meski pemerintah ngotot menyatakan kesanggupan melakukan pembatasan BBM subsidi pada awal Januari 2011, namun DPR RI melalui Komisi VII melakukan penolakan dan baru menyetujui pembatasan BBM subsidi berlaku mulai Maret 2011Itupun dengan berbagai persyaratan kesiapan dari pemerintah untuk menyediakan BBM non subsidi dan infrastruktur penyaluran BBM non subsidi lainnya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ekonomi Indonesia Bisa Ekspansi Hingga 2016
Redaktur : Tim Redaksi