jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) memastikan setiap desa benar-benar siap mengelola dana yang akan digelontorkan pemerintah pusat. Menurutnya, kementerian yang dipimpin Marwan Jafar itu harus bergerak cepat untuk memastikan setiap desa benar-benar siap mengelola dana desa.
"Harus bergerak cepat untuk mengecek berapa persen desa yang sudah betul-betul siap mengelola sendiri dana desa itu," kata Fahri saat mengunjungi kantor Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (7/5).
BACA JUGA: Pastikan Eksekusi Lahan Register 40 Dalam Waktu Dekat
Fahri khawatir bila desa belum bisa dipastikan kesiapannya mengelola dana maka akibatnya akan buruk. Selain pembangunan tidak tercapai, perangkat desa juga terancam menghadapi masalah hukum.
"Itu yang dikhawatirkan, akan banyak masalah hukum. Kita mau membangun, tapi justru yang banyak adalah kasus hukum. Kalau bisa jangan terjadi," pintanya.
BACA JUGA: Angkatan Muda Kristen Kecam Lomba Karikatur Nabi Muhammad
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, pengucuran dana desa tahap pertama sesuai dalam APBN-P 2015 adalah Rp 20 triliun. Dana itu akan berlanjut pada APBN selanjutnya namun terlebih dulu melalui berbagai evaluasi.
"Tentu kita akan masukkan kembali dalam APBN 2016. Tapi kita akan mengevaluasi dulu penyaluran di APBNP 2015," ujar politikus PKS ini.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Rini Gelisah dengan Wacana yang Dilempar Mendagri
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Marwan Seleksi Komoditi Unggulan Daerah Tertinggal
Redaktur : Tim Redaksi