jpnn.com - JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan agar Indonesia keluar dari kelompok negara dengan perekonomian terbesar, G20. Menanggapi itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan itu adalah hak Susi untuk mengungkapkan pendapatnya. Namun, kata dia, Indonesia tidak bisa memutuskan keluar dari kelompok negara-negara itu.
"Kita tidak ada yang minta Indonesia masuk G20. Cuma ekonomi kita besar itu masuk dalam urutan ke 16 atau 17 di dunia, jadi otomatis Indonesia masuk. Indonesia tidak pernah minta. Kalau tidak pernah minta kenapa mau keluar," ujar JK dalam jumpa pers di Istana Wapres, Jumat, (14/1).
BACA JUGA: 5 Syarat Calon Jaksa Agung Versi Guru Besar UI
Selain itu, menurut JK, masuk atau keluar dalam kelompok itu juga menjadi hak dari kepala negara untuk memutuskannya.
Ia menyatakan melalui G20 sebenarnya Indonesia pun mendapatkan manfaat maupun memberi manfaat pada negara-negara lain.
BACA JUGA: Berkas Dugaan Korupsi Indosat Segera Dilimpahkan
"Selalu ada konsultasi bagaimana ekonomi ini maju dan ekonomi internasional kita atur dengan baek supaya ada keadilannya," tutur JK.
Sebelumnya diberitakan Menteri Susi mengatakan Indonesia seharusnya keluar dari organisasi G20 karena Indonesia selalu menuai kerugian, terutama di sektor perikanan. Menurut Susi, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. Gara-gara G20, kata dia, Indonesia tidak mendapatkan fasilitas 0 persen.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Bersama KPK Sepakat Lawan Korupsi
Susi mencontohkan, ekspor ikan tuna Indonesia mencapai USD700 juta. Karena dikenai tarif impor, Indonesia kehilangan pendapatan USD105 juta. Begitu juga dengan komoditas udang. Indonesia kehilangan USD150 juta dari total ekspor USD 1,5 miliar
Untuk itu, kata Susi, Indonesia lebih baik keluar daripada menjadi penggembira dalam kelompok G20. Susi mengatakan lebih baik menjadi negara berkembang agar memperoleh pemasukan yang signifikan.
Susi pun tak main-main dengan usulan ini. Ia menyatakan telah menyurati Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Presiden Joko Widodo mengenai usulan tersebut. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 6 Universitas Setuju Kenaikan Harga BBM
Redaktur : Tim Redaksi