jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menganggap penunjukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri merupakan bentuk politik balas jasa.
Hal ini didasarinya pada fakta bahwa Budi Gunawan merupakan ajudan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ketika masih menjabat sebagai presiden.
BACA JUGA: Kekayaan Naik Rp 2 M, Nusron Wahid Ngaku Masih Punya Utang
"Ini bagian dari proses terimakasih yang belum selesai. Proses ini terus terlihat, tapi saya nggak tahu sampai kapan. Itu yang kami khawatirkan," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).
Dia melihat, proses penunjukan Kapolri berbeda dengan saat Jokowi menseleksi anggota kabinet. Ketika menggodok kabinet, Jokowi menggandeng KPK dan PPATK. Sedangkan saat menunjuk Budi Gunawan kedua lembaga itu sama sekali tidak dilibatkan.
BACA JUGA: Gerindra Anggap Penunjukan Budi Gunawan Politik Balas Budi
Hal ini menunjukan bahwa Jokowi memperlakukan Budi Gunawan secara spesial. "Saat kabinet, presiden bilang bahwa rekam jejak dari calon menteri penting. Tapi kemudian pada kali ini presiden memberikan pendekatan yang berbeda, dengan alasan hak prerogatif presiden," kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu.
Menurut Sekjen Partai Gerindra ini, presiden seharusnya membuat keputusan berdasarkan konstitusi dan kepentingan rakyat. Sedangkan keputusan yang dibuat berdasarkan kepentingan petinggi partai tidak bisa dibenarkan.
BACA JUGA: Fahri Sebut Jonan Hanya Rajin Konpers dan Salahkan Pihak Lain
Karena itu, Muzani pastikan Fraksi Gerindra akan memberi perhatian khusus kepada seleksi Kapolri.
Melalui anggotanya di Komisi III Fraksi Gerindra akan mempertanyakan semua kejanggalan-kejanggalan yang ada saat uji kelayakan dan kepatutan nanti.
"Presiden tidak boleh jadi bayang-bayang pimpinan partai. Sementara yang terjadi di sini adalah ketua partai seakan tersamar jadi perdana menteri dalam kabinet," pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ngaku Relawan Jokowi Keruk Rp 15 Juta per Desa
Redaktur : Tim Redaksi