jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Subri dan seorang swasta bernama Lusita Ani Razak (LAR) sebagai tersangka.
Subri dan Lusita dijerat sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara tindak pidana umum terkait pemalsuan dokumen sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan terdakwa seorang pengusaha atas nama Sugiharta alias Along.
BACA JUGA: Jaksa Subri Ditangkap di Senggigi Bersama Perempuan
"Berdasarkan pemeriksaan 1 x 24 jam, tim penyidik yakin menemukan bukti permulaan yang cukup berupa terjadinya tipikor berupa pemberian atau penerimaan suap atau hadiah dari LAR (Lusita) yang sedang beperkara kepada SUB (Subri) selaku oknum Kejaksaan Negeri Praya terkait pengurusan perkara. Sehingga dapat diminta pertanggungjawaban," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjajanto dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Minggu (15/12).
Bambang menjelaskan, penangkapan terhadap keduanya dilakukan di sebuah hotel di Lombok, NTB sekitar pukul 19.15 WITA. Saat penangkapan di kamar hotel, KPK menemukan sejumlah uang dalam bentuk dollar Amerika (USD) dan rupiah.
BACA JUGA: MPR Anggap Pemilih Pemula Tidak Diperhatikan
"USD itu berupa pecahan USD 100 sebanyak 164 lembar dengan total USD 16.400 atau setara Rp 190 juta. Selain itu ada ratusan lembar rupiah dalam berbagai pecahan dengan total Rp 23 juta," kata Bambang.
Ia menjelaskan uang rupiah ditemukan di sebuah dompet berbahan kain warna cokelat. Sementara uang dollar, kata Bambang ditemukan di sebuah tas kulit.
BACA JUGA: Jaksa Ditangkap, Pejabat Kejagung Sambangi KPK
KPK menduga baik Subri maupun Lusita tidak bermain sendiri. "LAR bersama-sama dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP. SUB dan kawan-kawan selaku penerima hadiah dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar Bambang.
Soal pihak lain dalam kasus itu, Bambang mengaku belum bisa mengumumkannya ke publik terkait pihak-pihak lainnya karena proses sedang dalam penanganan. "Ada potensi ini juga terjadi pada orang-orang lainnya. Dalam satu tipikor tidak hanya satu orang korupsi itu well organize crime," katanya.
Bambang menjelaskan, KPK berterima kasih kepada masyarakat. Pasalnya kasus dugaan suap yang menjerat Kajari Praya bisa terungkap karena ada informasi dari masyarakat. "Apa yang dilakukan KPK berdasarkan informasi publik. Kami mengapresiasi informasi dari publik," ujarnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Tangkapan KPK Diduga Terima Suap dari Perkara Tanah
Redaktur : Tim Redaksi