jpnn.com - BATAM - Pemberlakuan era perdagangan bebas antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Asean) atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan dimulai pada 31 Desember nanti.
Namun, Batam yang merupakan pintu masuk utama lantaran paling depan berhadapan dengan negara tetangga, malah dinilai belum siap menghadapi era keterbukaan itu.
BACA JUGA: Pengamat Sebut Lazim Peran Deutsche Bank
Wali Kota Batam, Ahmad Dahlan sendiri tak menampik masih minimnya kesiapan Batam menghadapi MEA ini. Khususnya, terkait kesiapan insfrastruktur pelabuhan.
"Dua kali kita gagal membangun pelabuhan atau container port (peti kemas) skala besar di Batam, padahal ini penting untuk menunjang pengembangan Batam sebagai transhipment (alih dan bongkar muat kapal)," kata Dahlan seperti dikutip dari batampos.co.id (Group JPNN), Rabu (2/12).
BACA JUGA: Astaga, Seleksi Jabatan Pimpinan BUMN Diduga Direkayasa
Padahal, kata wali kota, pelabuhan itu penting demi menunjang kemudahan bongkar muat barang sekaligus memangkas waktu tunggu yang lama di pelabuhan.
Sehingga, arus barang yang keluar masuk wilayah ini kian mudah. Termasuk barang-barang dari dan ke luar negeri saat pemberlakuan MEA yang tinggal menghitung hari tersebut.
BACA JUGA: Status Janda Berhias Tak Jelas, Pengusaha Mundur
"Harapannya, Batam itu nanti saat MEA bukan sebagai objek serbuan barang impor, tapi kita ingin mengeskpor," ujar dia.
Sayangnya, Dahlan mengaku belum mendapat arahan resmi dari pemerintah pusat terkait akan segera dimulainya MEA ini.
Namun, wali kota mengatakan pihaknya sudah mulai menyiapkan diri untuk menghadapi era keterbukaan ini, salah satunya dalam hal penyiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya menyiapkan bekal bagi para tenaga kerja.
"Kita sertifikasi mereka, sehingga mereka juga bisa bekerja di luar negeri dengan keahlian yang ditunjang sertifikat yang dimiliki tersebut," bebernya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri, Gusti Raizal Eka Putra menyebut kesiapan Batam dan Kepri pada umumnya masih minim untuk menyambut pemberlakuan MEA.
Salah satunya, minimnya infrastruktur mulai dari pelabuhan dan infrastruktur listrik, serta kurang kreatifnya produk yang dihasilkan untuk dapat bersaing dengan negara lain.
“Masih banyak yang harus disiapkan Batam,” kata Gusti.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti proses perizinan investasi di Batam dan Kepri yang masih lamban dan bertele-tele. Padahal, sisi administrasi di tataran birokrasi ini mestinya bisa bisa dipersingkat.
"Bahkan perizinan sekalipun juga dengan biaya yang lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia," imbuhnya. (rna/ray)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengamat: Sekjen BUMN Tidak Adil, Langgar UU ASN
Redaktur : Tim Redaksi