jpnn.com - JAKARTA – Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) meminta pemerintah mengambil peran agar harga karet tidak jatuh. Sebab, bila itu terjadi, imbasnya akan langsung dirasakan para petani karet.
Harga karet saat ini jauh turun bila dibandingkan dengan pada 2011. ’’Saat itu harga karet USD 5,3 per kg. pada awal 2016, harganya menjadi USD 1,3 per kg. Jadi sudah susut banyak sekali,’’ tutur Chairman Gapkindo Moenardji Soedargo.
BACA JUGA: Puncak Mudik, Permintaan BBM Naik 150 Persen
Harga karet sempat naik sejenak menjadi USD 1,5 per kg, namun bulan ini kembali terkoreksi menjadi USD 1,3 per kg. Upaya menaikkan harga bukannya tidak dilakukan para pengusaha.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah menahan ekspor karet melalui kesepakatan dengan beberapa negara tetangga. Namun, cara tersebut dinilai belum cukup efektif untuk menaikkan harga.
BACA JUGA: Manufaktur Melambat, Target Premi Asuransi Rp 221 Miliar
Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, didiskusikan pula beberapa alternatif yang mungkin untuk diterapkan. Salah satunya menyalurkan karet ke produk-produk infrastruktur.
Alternatif pertama adalah aspal karet. Aspal karet, tutur dia, mampu membuat umur jalan lebih lama 50 persen. Dampaknya, pemerintah bisa menghemat anggaran.
BACA JUGA: Ekonomi Global Lesu, JK: Tak Masalah Bila Kebutuhan Dasar Masyarakat Stabil
Dana yang dihemat tersebut bisa digunakan untuk membangun jalan lebih banyak lagi. Kemudian, penggunaan karet di pelabuhan sebagai alas bersandar kapal. Dengan begitu, Indonesia tidak perlu mengimpor bantalan karet lagi.
Alternatif yang lain adalah penggunaan karet pada pintu-pintu air sekunder dan tersier. ’’Pintu karet lebih tahan lama dan tahan air,’’ lanjutnya.
Pemerintah bisa menggunakan itu untuk mengatur rawa-rawa agar lebih produktif. Juga bisa membangun lebih banyak pengatur air. Khususnya di kawasan-kawasan yang produktivitasnya bergantung kepada musim.
Disinggung kesiapan para pengusaha memproduksi karet untuk infrastruktur, Moenardji mengatakan bahwa itu bergantung kepada pemerintah. Menurut dia, yang diinginkan pengusaha adalah kepastian.
’’Pemerintah pasti nggak? Ada inpresnya nggak? Kalau ada inpres, pengusaha siap,’’ tambahnya. Sebab, konsumen produk yang akan diproduksi menjadi jelas. Solusi lainnya ialah meremajakan pohon-pohon karet. (byu/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ditemukan Uang Hasil Kejahatan Masuk Industri PBK
Redaktur : Tim Redaksi