jpnn.com - PADANG – Ternyata, hanya 40 persen pegawai negeri sipil (PNS) yang memiliki keahlian dan kecakapan tertentu dalam bekerja.
Sementara, 60 persen sisanya hanya pandai kemampuan administrasi.
BACA JUGA: Banggar Minta Para Menko Kompak
Data tersebut didapat melalui hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).
“Banyak saat ini ASN yang tidak memiliki spesifikasi keahlian tertentu, ini menjadi perhatian kita,”ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Asman Abnur ditemui wartawan dalam kegiatan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unand di Kryiad Bumiminang Hotel, Rabu (14/9).
BACA JUGA: Bareskrim Bongkar Klinik Kecantikan Ilegal di Jakarta
Karena kondisi itu, saat menjalankan pekerjaannya, banyak hal yang tidak diketahui oleh ASN tersebut.
Selain itu saat berada di kantor, ASN juga kerap tidak berinovasi dan menciptakan gagasan terbaru dalam bekerja.
BACA JUGA: Uchok Sky: Ada yang Aneh dalam Lelang Konsumsi Jemaah Haji
Untuk kedepan Kemenpan RB melakukan perekrutan ASN atau PNS yang betul-betul memilki spesifikasi kehalian tertentu.
Selain itu perekrutan yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di instansi tertentu.
Misalnya Kementerian Pertanian membutuhkan tenaga pertanian, maka harus ditempatkan orang yang ahli di bidang pertanian didalamnya. “Jadi Proses rekrutmen kedepan harus diperbaiki,” ujarnya.
Katanya, salah satu cara agar penempatan ASN itu sesuai dengan kemampuannya, Kemenpan RB akan memberikan perlakukan khusus terhadap mahasiswa yang lulus dengan nilai tertinggi atau cumlaude.
“Mereka yang cumlaude itu nantinya akan jadi prioritas kita,” tukasnya.
Jika itu sudah dilakukan, para ASN yang ada di Indinesia akan mampu bersaing di kancah internasional, karena Indonesia bukan bersaing dengan Negara kecil dari segi kemampuan sumberdaya manusianya melainkan juga bersaing dengan Negara besar
“Jadi ASN Indonesia harus bertaraf internasional,” tukas Asman Abnur.
Pihaknya juga berusaha agar proses perekrutan ASN harus lebih bagus sehingga ASN yang ada nantinya memiliki inovasi, ide, gagasan dan mampu menciptakan pekerjaan buat dirinya serta anak buahnya.
“Ketika mereka sudah berada di kantor, mereka sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar ASN yang ada tidak boleh kalah dengan pegawai swasta seperti pegawai bank.
Karena dari survey yang dilakukan kinerja ASN jauh kalah dibandingkan dengan pegawai swasta.
“ASN tidak boleh kalah dengan pegawai swasta,” ujarnya.
Dari data yang didapat sejumlah media masa di Kemenpan RB, hingga Desember 2015, tercatat sebanyak 4.498.643 jumlah PNS di Indonesia.
Dari data tersebut, sebanyak 20,94 persen para PNS tersebar di pegawai instansi pemerintah pusat, dan 79,06 persen merupakan PNS yang bekerja di pemerintah daerah.
Sementara sebanyak 476.574 PNS menduduki jabatan struktural, 2.300.350 PNS menduduki jabatan fungsional tertentu. Dari jumlah itu, 1.678.966 orang diantaranya merupakan guru.
Jabatan lainnya,yakni perawat, dosen, bidan, penyuluh pertanian, dokter, penyuluh KB, dan lainnya.
Di sisi lain PNS yang menduduki jabatan fungsional umum tercatat sebanyak 1.721.719 orang.
Sebanyak 430.026 orang diantaranya merupakan staf atau administrasi umum, 147.087 orang tenaga kependidikan.
Jabatan lainnya terdiri dari pengolah data atau operator komputer, pengelola keuangan, tenga kesehatan, penganalisis, dan lainnya.
Dari total jumlah PNS atau ASN yang ada di Indonesia tersebut bari 40 persen yang memiliki kecakapan dan keahlian tertentu di bidangnya.
Untuk itu, Menpan RB berharap agar ASN dapat bekerja maksimal dan mampu berinovasi serta memberi gagasan dalam kinerja yang dilakukan.
Sementara itu, dari data yang didapat, dalam waktu lima tahun kedepan 2015-2020, Sebanyak 752.271 Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan pensiun.
Sementara itu Pengamat Pemerintahan Rusdi Lubis mengatakan, banyaknya PNS yang tidak berinovasi menjadi persoalan yang sangat ruwet.
Ia menilai hal itu terjadi karena banyak PNS atau ASN yang bertugas tidak di bidang yang semestinya dia berada. kondisi itu terjadi bisa saja disebabkan oleh buruknya sistem perekrutan yang dilakukan.
"Mungkin perekrutan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah yang benar, makanya banyak PNS yang tidak berinovasi,"ujarnya.
Untuk itu yang harus dilakukan kata Rusdi Lubis, unsur pimpinan itu harus melakukan pembinaan terhadap PNS yang tidak mampu berinovasi tersebut agar dapat bekerja maksimal.
Selain itu unsur pimpinan juga harus berani memberikan penghargaan bagi PNS yang berkinerja sangat baik.
Selain itu unsur pimpinan juga harus tegas memberikan sanksi terhadap PNS yang melanggar aturan atau berkinerja malas.
Jika hal itu dilakukan maka semangat kerja para PNS yang ada akan semakin tinggi dan dengan sendirinya mereka akan akan berinovasi dengan sendirinya. (wni/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taufik Akui DPRD Minta Kontribusi Tambahan Dihapus dari Perda
Redaktur : Tim Redaksi