jpnn.com - JAKARTA - Lembaga Political Communication Institute (PolcoMM Institute) merilis hasil riset bertajuk "Kerja Kabinet Kerja : Komunikasi Kinerja Menteri Jokowi-JK", di Jakarta, Senin (11/5).
Dalam riset yang mengkaji kinerja menteri dalam bingkai media, itu diketahui ada menteri yang berkinerja positif dan negatif.
BACA JUGA: Bonaran Situmeang Kena Empat Tahun
Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto menegaskan, menteri yang berkinerja positif antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.
"Selama memimpin kementeriannya dan bekerja di Kabinet Kerja, media massa membingkai positif kerja Menteri Marwan dengan kinerja baik," kata Heri, Senin (11/5).
BACA JUGA: Pak Jokowi, Publik Anggap Menteri-Menteri Ini Seharusnya Diganti
Heri menjelaskan, Marwan dinilai positif karena fokus memperjuangkan dana desa dan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan. "Termasuk daerah terluar," ujar Heri.
Dijelaskan Heri, riset yang dilakukan ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa berita sebanyak 32,047 berita di 15 media massa nasional.
BACA JUGA: Lengkapi Petunjuk Jaksa, Bareskrim Limpahkan Berkas BW ke Kejaksaan
Metode riset yang digunakan adalah Content Analysis dan Discourse Analysis, dengan periode pemberitaan 6 bulan yakni Oktober 2014–April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.
Selain itu, kata Heri, ada pula nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi dianggap sosok yang jujur dan tegas. "Kerja paling positif yang dianggap berhasil adalah soal sanksi pencuri ikan dan penenggelaman kapal asing," kata dia.
Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga dinilai memiliki kinerja positif. "Kinerja paling positif adalah soal penundaan kurikulum 2013 dan penghapusan ujian nasional," katanya.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dianggap positif soal keberpihakan pada TKI, sanksi bagi PJTKI nakal, dan sertifikasi profesi.
Menteri lainnya yang dianggap memiliki kinerja positif adalah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Mantan Dirut PT KAI ini dianggap mumpuni dalam mengatur penerbangan dan soal penataan bandara.
Ada juga nama Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilai positif karena pemberiaan kompensasi BBM dan pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat.
Lebih lanjut Heri mengatakan, kinerja pemerintah dapat diketahui publik melalui kerja para menteri dalam kabinet.
Ada Menteri yang proaktif berkomunikasi melalui media namun tak sedikit pula yang menuai kontroversi sehingga membuat kinerja pemerintah terpuruk.
"Komunikasi kinerja menteri dalam media dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan," kata doktor muda ilmu komunikasi politik dari Universitas Mercu Buana ini.
Tak cuma positif, ada juga beberapa menteri mendapatkan penilaian kinerja negatif selama enam bulan dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK.
Heri menjelaskan, Menteri Hukum dan HAM Yosanna Laoly dianggap memberikan kontribusi atas konflik PPP dan Golkar dan juga dinilai kontroversial soal kontroversi pemberian remisi pada koruptor.
Ada pula Menkopolhukam Tedjo Edhy, yang banyak diberitakan berkinerja negatif terkait pernyataan kontroversi soal kisruh KPK-Polri.
Nama yang dianggap memiliki kinerja kurang memuaskan berikutnya adalah Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman dianggap gagal dalam melakukan pengendalian soal BBM dan mafia migas.
Kemudian Seskab Andy Wijayanto dianggap memiliki kinerja negatif dan mendapatkan tone pemberitaan negatif karena dianggap pihak yang menjauhkan presiden dengan partai pengusungnya.
Kemudian ada Menteri BUMN Rini Sumarmo, yang mendapatkan tone negatif soal pergantian direksi BUMN. "Termasuk soal rencana penjualan gedung BUMN," pungkas Heri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudah Saatnya Tenaga Perawat Indonesia Kantongi Sertifikat Internasional
Redaktur : Tim Redaksi