jpnn.com, JAKARTA - Partai Golkar mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua DPR meskipun sejumlah kalangan maupun fraksi mendesak agar tersangka korupsi proyek e-KTP yang sudah meringkuk di tahanan KPK itu dicopot. Golkar masih menunggu hasil praperadilan yang diajukan Novanto.
Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana menghormati apa pun yang akan ditempuh Partai Golkar. Tentunya, kata dia, risiko apa pun sudah diperhitungkan Golkar. Karena itu, Hanura tidak bisa ikut campur. “Apalagi koridor hukum memungkinkan untuk melakukan praperadilan,” kata Dadang di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/11).
BACA JUGA: LE: Tidak 100 Persen Keputusan Golkar Bisa Diterapkan di DPR
Dadang mengatakan, berkaitan dengan citra DPR tentu sekarang ini merupakan ujian paling berat sepanjang sejarah parlemen. Menurut Dadang, citra DPR sudah tidak karuan di mata rakyat. “Ini pekerjaan rumah yang berat bagi kepemimpinan DPR ke depan termasuk bagi semua anggota DPR,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan dugaan korupsi e-KTP ini merupakan kasus yang berhubungan dengan perorangan dan bersifat pribadi Novanto. Kebetulan saja, saat ini Novanto berstatus sebagai Ketua DPR. “Maka implikasi terhadap DPR secara politik pasti ada,” katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/11).
BACA JUGA: Heboh Setya Novanto, Fahri: Populer, Bisa Jadi Presiden
Johnny berharap sesuai kewenangan dan amanat UU MD3 sekaranglah saatnya bagi Partai Golkar jika ingin menjaga dan meningkatkan reputasi DPR. “Maka semakin cepat mengambil langkah untuk menunjuk pengganti tentu itu akan semakin baik untuk DPR,” katanya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Papa Novanto Masih Pengin Nikmati Kekuasaan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri: Bebaskan Setya Novanto seperti RJ Lino
Redaktur & Reporter : Boy