JAKARTA -- Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri akan memperkuat pengawalan pengelolaan keuangan di sejumlah daerah yang dinilai rawan penyelewenganInspektor Jenderal (Irjen) Kemendagri, Maliki Heru Santosa menjelaskan, daerah yang akan mendapat perhatian khusus adalah daerah-daerah baru hasil pemekaran, daerah yang masuk kategori daerah tertinggal, dan daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup tinggi.
Sedang daerah yang sudah mulai dikawal pengelolaan keuangannya adalah Papua dan Papua Barat, dimana Itjen menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keungan (BPK), dan sejumlah instansi lain yang terkait
BACA JUGA: Pengaduan ke Mendagri Didominasi Kasus Korupsi
"Kita akan prioritaskan untuk daerah-daerah beresiko tinggiHanya saja, Maliki tidak menyebutkan daerah mana saja yang tergolong beresiko tinggi
BACA JUGA: Gayus Curiga Ada Upaya Membungkam Panda
Saat disebutkan bahwa KPK sudah punya data per daerah, termasuk jumlah pengaduan tindak pidana korupsi dari setiap daerah, Maliki mengatakan, data dari KPK itu bisa menjadi rujukan membuat pemetaanApa saja kerja Irjen, kok masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi penyelewengan dana APBD? Maliki berkilah, tidak semua pemda diaudit Itjen
BACA JUGA: Panda Minta Cepat Disidang
Bahkan, Itjen juga tidak bisa mengaudit semua dinasKhusus untuk dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dan dinas pendidikan, katanya, Itjen tidak bisa masuk untuk mengaudit"Padahal di situ anggarannya besar, yang bisa memeriksa kementrian terkait," ujar mantan pejabat di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) ituDijelaskan, Itjen baru bisa mengaudit ketiga dinas itu apabila ada pengaduan mengenai dugaan penyelewengan anggaran. Disebutkan, selama kurun tiga tahun, sejak 2007, Itjen mengklaim sudah mampu menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp498 miliar(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembebasan Ayin, Bukti Betapa Enaknya Koruptor
Redaktur : Tim Redaksi