JAKARTA - Mengikuti pro-kontra yang berkembang tentang rancangan undang-undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta, Staf Khusus Presiden Bidang Informasi Heru Lelono merasa risauKerisauan Heru, karena pro-kontra itu telah disikapi secara emosional oleh sebagian masyarakat Yogya.
"Padahal pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berikhtiar untuk mengusulkan Undang-Undang yang baik bagi masa depan perkembangan Yogyakarta dan sekaligus menjamin keberlanjutan kemuliaan Kesultanan Yogyakarta," kata Heru, di Jakarta, Kamis (2/12).
Menurut dia, jika keistimewaan Yogyakarta yang berarti memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta kemudian direduksi hanya dengan pemilihan seorang gubernur, maka hal itu sangat disayangkan
BACA JUGA: Tim Investigasi Masih Yakin Bisa On Time
"Itu sangatlah sempit dan disayangkanBACA JUGA: 2012, Tak Ada Lagi PNS
Karena posisi gubernur adalah posisi politik di pemerintahan," kata Heru.Untuk itulah Presiden SBY beserta seluruh kabinet berikhtiar dengan Mendagri sebagai instansi teknis untuk mencari formula posisi yang mulia dan memiliki hak istimewa bagi seorang Sultan Yogyakarta, diatas seorang gubernur di propinsi Yogyakarta.
Seperti mengutip mantan rektor UGM Ikhlalsul Amal, kalau seorang gubernur harus bisa dikoreksi DPRD sebagai wakil rakyat
Selain itu empat kabupaten dan satu kota di DIY, kepala daerahnya juga dipilih melalui Pilkada
BACA JUGA: Pejabat Politik Tak Bisa Lagi Atur Karier PNS
"Para bupati dan walikota tersebut sebagai bagian struktural pemerintahan, tidak memiliki keistimewaanOleh karenanya, kalau kita berpikir jernih, dan benar-benar hendak memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta, maka harus disusun undang-undang yang menempatkan Sultan Yogyakarta secara istimewaBeliau tidak boleh dibebani oleh tanggungjawab birokrasi politik, namun memiliki keistimewaan wewenang tertentu," kata dia.Karenanya bila memang ingin memuliakan sejarah Kesultanan Yogyakarta dengan mewadahinya di dalam UU, maka yang harus lebih dipikirkan adalah keistimewaan daerah"Sangat disayangkan, bila persoalan ini kemudian tampak semakin politis emosionalKita inginkan kepada media masa dan para elit untuk memberikan komentar pencerahan, bukan membawa keperdebatan yang mungkin malah menjauhkan usaha kita yang justru ingin memuliakan kesultanan Yogya, dengan memberikan keistimewaan," kata Heru.
Dirinya yakin yang diinginkan masyarakat Yogyakarta adalah tetap dimuliakannya sejarah kesultanan Yogyakarta"Semoga pro-kontra yang tampil, bukan malah membuat masyarakat Yogyakarta bingung dan salah dalam mengambil sikapApa yang disampaikan Presiden SBY hari ini memperjelas sikap pemerintahOleh karenanya apapun yang nanti diputuskan DPR sebagai pembuat UU, pemerintah akan menghormati dan menjalankannya," kata Heru(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tim Investigasi Belum Sentuh Hakim Konstitusi
Redaktur : Tim Redaksi